UNS dorong penyusunan RKP Desa saat pandemi

UNS dorong penyusunan RKP Desa saat pandemi

Pelatihan penyusunan RKPDesa oleh riset grup FISIP UNS (ANTARA/Aris Wasita)

Solo (ANTARA) - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mendorong penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang tepat oleh pemdes terutama saat pandemi COVID-19 melalui kegiatan pelatihan oleh Grup Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

"Penyusunan yang dimaksud adalah harus akuntabel dan partisipatif sesuai kebutuhan saat pandemi COVID-19," kata Pimpinan Grup Riset FISIP UNS Didik G Suharto di Solo, Rabu.

Ia mengatakan pada pelatihan tersebut
para dosen dari FISIP ini mencoba membantu mengekplorasi kebutuhan desa terkait penganggaran terutama dalam pencegahan COVID-19 di desa.

Baca juga: Kemendes PDTT transformasi UPK eks PNPM jadi Lembaga Keuangan Desa

"Desa didorong untuk sensitif terhadap kebutuhan penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 dengan berbasis partisipasi masyarakat," katanya.

Ia mengatakan perencanaan desa yang baik didasari dengan keyakinan untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa.

"Karena proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan desa merupakan salah satu wujud dari otonomi desa. Perencanaan anggaran merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik, termasuk pemerintah desa," katanya.

Baca juga: Kemendes PDTT siapkan RPP BUMDes tindak lanjuti UU Cipta Kerja

Ia mengatakan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini eksistensi anggaran Pemdes menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, dikatakannya, Pemdes melalui kebijakan anggarannya diharapkan mampu berperan dalam mengintervensi penanganan COVID-19 di desa masing-masing.

"Presiden menjelaskan bahwa penanganan pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan Dana Desa bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terdampak dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)," katanya.

Baca juga: Gus Menteri: Bonus demograsi bisa akselerasi pembangunan

Meski demikian, dikatakannya, perangkat desa beserta masyarakat masih dihadapkan pada kendala administratif, politis, maupun keterampilan manajerial dalam melakukan inovasi perencanaan pembangunan desa.

"Menyusun sebuah rencana yang baik memerlukan ketrampilan mengolah dan mengorganisasi data serta informasi yang memadai sehingga rencana yang disusun dapat memecahkan masalah di masyarakat berdasar potensi yang dimilikinya," katanya.

Berdasarkan itulah, pihaknya tergerak untuk membantu pemdes dan masyarakat desa menyelesaikan masalah yang ada.

Baca juga: Kemendes PDTT minta para kepala desa antisipasi potensi bencana

"Kami ingin kegiatan ini bisa menghasilkan peningkatan pemahaman dan keterampilan desa terkait permasalahan yang diintervensi. Apalagi saat ini pemerintah desa sedang bersiap melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran tahun 2021," katanya.

Sementara itu, beberapa hal yang dilakukan pada pelatihan yang dilaksanakan di Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali ini di antaranya monitoring dan evaluasi.

"Selain itu pengembangan ke desa lain juga sangat dimungkinkan karena pada prinsipnya pola perencanaan di desa lain juga sama," katanya.

Baca juga: Kemendes maksimalkan Dana Desa Rp27,3 triliun untuk antisipasi bencana
Pewarta : Aris Wasita
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020