Hal ini diungkapkan saat dirinya menghadiri Rapat Koordinasi DPM-PTSP kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan sekaligus Penandatanganan MoU antara Gubernur dengan para bupati/wali kota tentang Percepatan dan kemudahan investasi di Hotel Claro Makassar, Rabu.
Baca juga: Kemenpan-RB buka penerimaan 1 juta CPNS di 2021
Ia mengatakan program strategis pusat harus sejalan dengan program gubernur, dan bupati/wali kota di Sulsel. Salah satunya dalam meningkatkan pelayanan publik yang bertujuan melayani masyarakat dengan cepat sehingga para investor tertarik berinvestasi di daerah.
Kata dia, semua pemerintah daerah kabupaten/kota harus terus melakukan pembinaan pada unit pelayanan, salah satunya PTSP yang merupakan etalase pelayanan publik pemerintah.
"Baik atau buruknya pelayanan publik sangat ditentukan dengan kepiawaian pegawai PTSP dalam memberikan layanan ke masyarakat," ungkapnya.
Tjahjo Kumolo berharap semua kabupaten/kota segera melakukan transformasi dengan membuat Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan perluasan fungsi PTSP dengan menggabungkan seluruh jenis perizinan dan pelayanan.
"Perlu dilakukan terobosan besar untuk mendongkrak kinerja PTSP. MPP ini diharapkan menjadi pusat pelayanan dimana seluruh jenis pelayanan yang ada di SKPD, stakeholder, BUMN, BUMD, dan swasta menjadi satu tempat agar memudahkan masyarakat dalam menginginkan pelayanan," jelasnya.
Baca juga: Kemenpan-RB siapkan ASN cerdas cepat adaptasi pada perubahan zaman
Menanggapi hal ini, Penjabat Sementara Bupati Gowa, Andi Aslam Patonangi mengaku saat ini MPP Gowa sedang dalam tahap penyusunan yang direncanakan akan rampung pada 2021 mendatang.
Selain itu, penandatanganan MoU yang dilakukan kata Aslam, merupakan kesepakatan bersama antara Gubernur Sulsel dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel, termasuk Kabupaten Gowa yang dilakukan untuk membangun komitmen dalam memudahkan investasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap investor.
"Di masa pandemi ini yang kita inginkan pertumbuhan ekonomi terbuka lebar, seperti percepatan perizinan yang harus dilakukan dan direalisasikan sehingga kesempatan investor masuk di Kabupaten Gowa terbuka," ujarnya.
Baca juga: Menpan-RB dorong pengembangan Mal Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan
Baca juga: Tjahjo Kumolo: Eselon PNS ramping, Pemerintah hemat Rp 5,3 triliun
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
