Kementan targetkan produktivitas padi "food estate" capai 6 ton/ha
Kementerian Pertanian menargetkan produktivitas lahan pertanian padi pada areal lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikembangkan pemerintah di Kalimantan Tengah mencapai enam ton gabah kering panen (GKP) per hektare.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Sarwo Edhy di Jakarta, Senin mengatakan potensi lahan pengembangan food estate di Kalimantan Tengah mencapai 164.598 ha terdiri atas lahan fungsional atau intensifikasi 85.456 ha dan lahan sisa fungsional atau ekstensifikasi 79.142 ha.
Selengkapnya di sini
Menkeu ungkapkan kuartal III perekonomian RI mulai pulih
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada kuartal III perekonomian Indonesia mulai pulih karena pemerintah menggelontorkan belanja dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di antaranya untuk kesehatan, bantuan sosial dan dukungan UMKM.
“Sudah mulai pulih dan akan semakin kuat di kuartal IV,” kata Menkeu dalam Ekspo Profesi Keuangan secara virtual di Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
Erick harapkan RNI adaptif hadapi tantangan perkuat ketahanan pangan
Menteri BUMN Erick Thohir mengharapkan agar PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI adaptif menghadapi tantangan dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Saya berharap agar RNI terus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, semakin kompeten di bidangnya, loyal dan dedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif menghadapi tantangan zaman dan kolaboratif agar bisa semakin besar," ujar Menteri Erick dalam sambutan ulang tahun ke-56 RNI di Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
Airlangga: Program PEN diperkirakan capai 99-100 persen akhir tahun
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mencatat realisasi belanja Program PEN hingga 7 Oktober 2020 mencapai Rp331,94 triliun atau 47,75 persen dari pagu anggaran Rp695,2 triliun.
“Realisasi program PEN ini diperkirakan mencapai 99-100 persen akhir tahun 2020,” kata Ketua Tim PC-PEN sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers daring di Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
Menko Airlangga: Kebutuhan lapangan kerja baru sangat mendesak
Pemerintah memastikan Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mengurus perizinan sehingga membuka akses ke perbankan.
"Kalau sebelumnya mengurus tiga sampai empat izin, biayanya mahal. Dengan UU Cipta Kerja pelaku usaha tinggal mendaftar saja," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers daring di Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2020
