Wapres minta pilkada di tengah pandemi tidak korbankan masyarakat

Wapres minta pilkada di tengah pandemi tidak korbankan masyarakat

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengikuti acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara daring dari rumah dinas wapres di Jakarta, Kamis (1/10/2020). (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 dapat menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tanpa mengorbankan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

"Saya mengajak DPD dan segenap lembaga negara untuk turut serta mengawal agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia; sukses dan tanpa mengorbankan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat," kata Ma'ruf Amin pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) DPD RI secara virtual dari Jakarta, Kamis.

Baca juga: Wapres minta DPD dorong pemda realisasikan penyerapan belanja daerah

Merujuk pada ajaran agama, Ma'ruf mengatakan keselamatan umat manusia menjadi prioritas di atas segala bidang, termasuk kegiatan politik. Oleh karena itu, Wapres berharap semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat mengutamakan penerapan protokol kesehatan.

"Untuk itu, kiranya kita semua jangan pernah merasa jenuh ataupun lelah untuk saling mengingatkan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, khususnya dalam pelaksanaan berbagai tahapan Pilkada 2020," katanya.

Baca juga: HUT DPD, Wapres tegaskan pemekaran daerah masih moratorium

Hingga saat ini, pelaksanaan pilkada di 270 daerah masih dalam jadwal untuk dilaksanakan pemungutan suaranya pada 9 Desember 2020. Pemerintah bersama DPR, lembaga penyelenggara pemilu, dan partai politik sepakat untuk melanjutkan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19.

Untuk mengantisipasi munculnya klaster pilkada terkait kasus COVID-19, KPU menerbitkan berbagai regulasi yang menyesuaikan dengan protokol kesehatan, antara lain pelarangan kegiatan kampanye konvensional dengan melibatkan kerumunan.

Baca juga: Wapres hadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Polri juga dilibatkan dalam penindakan bagi setiap pelanggar protokol kesehatan selama masa tahapan Pilkada Serentak 2020, yakni dengan menerbitkan Maklumat Nomor MAK/3/IX/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 sebagai bentuk pengaturan mencegah timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19.

Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020