KCN apresiasi adanya perlindungan hukum bagi para pelaku usaha

KCN apresiasi adanya perlindungan hukum bagi para pelaku usaha

Foto udara dermaga di Pelabuhan Marunda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi memberikan apresiasi adanya penguatan koordinasi antara pemerintah dan Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19.

Menurut dia, kepastian hukum akan berdampak langsung terhadap investasi yang dilakukan pelaku usaha terutama investor yang menggunakan dana swasta atau tanpa memakai anggaran dana pemerintah baik melalui APBN dan APBD.

"Ini sangat diperlukan oleh pemerintah, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, karena pandemi itu menjadi tanggung jawab semua tanpa kecuali, bukan hanya pemerintah sendiri," kata Widodo dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

Baca juga: Terapkan protokol "New Normal", KCN cegah COVID di Pelabuhan Marunda

Untuk itu, dalam situasi ini, Widodo mengharapkan para pelaku usaha swasta yang berinvestasi di bidang usaha infrastruktur maupun usaha lainnya bisa mendapat stimulus berupa kepastian hukum untuk mengatasi persoalan tumpang tindih perizinan.

"Jangan ada tumpang tindih antara pusat dan daerah, kalau ada tumpang tindih penegak hukum pun akan bingung mau pakai yang mana. Sehingga, ada celah buat oknum-oknum untuk melakukan langkah-langkah menghambat proyek. Jadi, stimulusnya kepastian hukum dan pusat dengan daerah harus selaras," katanya.

Oleh karena itu, ia menyetujui anggapan bahwa peran lembaga hukum sangat penting dalam mendukung kemajuan pemulihan ekonomi terutama dalam situasi saat ini yang masih diliputi ketidakpastian akibat masih tingginya kasus COVID-19.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan melakukan sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memformulasikan kebijakan karena situasi saat ini bisa menjadi objek untuk bisa meminta keadilan hukum bagi dunia usaha.

"Beberapa kasus hukum sering muncul, baik yang sedang atau yang akan berpotensi muncul di kemudian hari. Tentu kita berharap peranan dari lembaga yudisial menjadi sangat penting di dalam menentukan, juga menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bisnis," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Pengguna Pelabuhan Marunda respons positif protokol "new normal" KCN
Baca juga: PT KCN bangun negeri bersama melawan corona
Pewarta : Satyagraha
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020