DKI kolaborasi dengan swasta asing sediakan data kualitas udara

DKI kolaborasi dengan swasta asing sediakan data kualitas udara

Foto kolase perbandingan suasana gedung bertingkat tersamar kabut polusi udara sebelum adanya pandemi COVID-19 (kiri) dan saat pandemi COVID-19 di Jakarta, Selasa (19/5/2020). Berdasarkan data Indeks kualitas udara (AQI) pada Selasa (19/5/2020) tingkat polusi udara di Jakarta berada pada angka 67 parameter konsentrasi PM2.5 sebesar 19.7 g/m kubik yang menunjukkan bahwa kualitas udara di Ibu Kota termasuk kategori sedang dengan menempati peringkat 24 di antara kota-kota besar di dunia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan swasta asing, yakni Bloomberg Philanthropies dan Vital Strategies sebagai mitra pelaksana, dalam program Jakarta Clean Air Partnership untuk mengatasi polusi udara dengan meningkatkan ketersediaan data kualitas udara.

Selain data kualitas udara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan program kolaborasi ini juga menyajikan analisis solusi kebijakan, efektivitasnya serta mempromosikan kesadaran publik tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan.

"Polusi udara merupakan masalah yang kompleks, membutuhkan pendekatan multi sektoral dan perlu bagi kita untuk menjalin kerja sama baik internasional maupun domestik," kata Anies dalam peresmian kolaborasi tersebut secara virtual, Rabu.

Anies menyatakan kerja sama tersebut akan fokus pada peningkatan kualitas udara di Jakarta selama dua tahun ke depan.

Kerja sama diawali dengan penandatanganan dokumen "Menuju Udara Bersih Jakarta" yang menyoroti upaya-upaya saat ini untuk mengurangi polusi udara dan serangkaian rekomendasi kebijakan.

Kemudian diluncurkan pula laman web jakarta.cleanair.id sebagai wadah untuk memberikan informasi berbasis bukti kepada masyarakat Jakarta tentang sumber, dampak dan solusi polusi udara.

Baca juga: Dewan Riset:Upayakan udara ruang kerja lebih sehat di pandemi COVID-19
Baca juga: Ini penjelasan BMKG soal udara panas di Jakarta pada bulan September


Pendiri Bloomberg Philanthropies dan Bloomberg LP, Michael R. Bloomberg 
mengatakan, kualitas udara bersih yang meningkatkan kesehatan publik juga berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan lingkungan.

Vice President of the Environmental Health Division Vital Strategies Daniel Kass mengatakan bahwa tidak ada perbaikan instan untuk meningkatkan kualitas udara. Karena itu harus memulai dari mengetahui lebih dalam tentang sumber pencemaran, dampak kesehatan dan sosial pada masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengungkapkan, kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai entitas diperlukan untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta agar lebih optimal.

Caranya dengan mengkombinasikan regulasi, kesadaran serta peningkatan kapasitas dan kemitraan dari pemangku kepentingan termasuk akademisi, masyarakat maupun NGO untuk sama-sama berkontribusi meningkatkan kualitas udara.

"Ini bukti komitmen kita untuk udara Jakarta yang lebih bersih," ujar Andono.

Pemprov DKI Jakarta telah mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor pada bulan Juli 2020 dan saat ini sedang menyusun revisi terkait Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan revisi ISPU dengan memasukkan parameter PM2,5 di dalam perhitungan.

Pada Agustus 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 66 tentang Pengendalian Kualitas Udara dengan tujuh aksi untuk mengendalikan pencemaran udara.
Pewarta : Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2020