MPR: Evaluasi alokasi tenaga medis antisipasi lonjakan kasus COVID-19

MPR: Evaluasi alokasi tenaga medis antisipasi lonjakan kasus COVID-19

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-Dok. Pribadi)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah mengambil kebijakan evaluasi alokasi tenaga medis untuk penanganan COVID-19 di Indonesia khususnya antisipasi lonjakan kasus di sejumlah daerah.

Dia juga meminta pemerintah mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan, agar kebijakan pembatasan sosial di sejumlah daerah bisa menekan lonjakan positif COVID-19 secara signifikan.

"Yang terjadi sekarang adalah meski kebijakan pembatasan sosial diterapkan di sejumlah daerah, pertambahan positif COVID-19 tetap meningkat," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

Dia menilai terus bertambahnya jumlah orang yang terpapar COVID-19, juga mempengaruhi kondisi pertahanan terakhir pengendalian COVID-19 yaitu para tenaga kesehatan seperti dokter dan paramedis.

Lestari yang disapa Rerie itu mencontohkan, saat ini relawan tenaga medis pada Rumah Sakit Khusus Covid-19 Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta sudah mulai kelelahan menangani lonjakan kasus positif COVID-19 di Ibu Kota.

Baca juga: Erick Thohir: 1,5 juta tenaga medis harus dapat vaksin duluan

Baca juga: Kemenparekraf siapkan hotel tambahan bagi tenaga medis dua RS rujukan


Dia mengutip data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang mencatat tower 5 Wisma Atlet Kemayoran, yang sudah digunakan sebelumnya telah terisi sebanyak 1.497 pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) atau 95,35 persen dari total kapasitas 1.570 tempat tidur.

"Berdasarkan laporan hingga Senin pukul 10.00 WIB, kapasitas yang tersisa di tower 5 tercatat 73 tempat tidur sehingga Satgas Penanganan Covid-19 harus membuka tower 4 dengan kapasitas 1.546 tempat tidur," ujarnya.

Rerie mengatakan pada Senin pemerintah melaporkan 4.176 kasus baru COVID-19, sehingga total kasus terkonfirmasi saat ini mencapai 248.952 kasus semenjak virus tersebut mewabah di Indonesia.

Menurut dia, ketimpangan jumlah tenaga medis di Indonesia menambah kendala yang dihadapi Pemerintah dalam pengendalian COVID-19 di Tanah Air.

Dia mengutip laman katadata.co.id, mayoritas tenaga medis, sekitar 98,9 persen ada di Pulau Jawa. Dokter dan perawat yang bertugas di luar Jawa hanya 1,1 persen atau 1.787 orang.

"Tidak meratanya jumlah tenaga kesehatan di Indonesia, harus diatasi dengan kebijakan yang segera agar penanganan pengendalian COVID-19 yang baik bisa segera direalisasikan," katanya.

Rerie mengatakan, sejumlah daerah memang ada yang sudah berupaya merekrut tenaga kesehatan tambahan, namun apabila melihat tren peningkatan jumlah positif COVID-19 yang semakin tinggi, strategi baru dalam ketersediaan tenaga kesehatan secara nasional harus segera diterapkan.

Dia menilai langkah antisipatif menghadapi lonjakan kasus positif COVID-19 harus segera direalisasikan agar masyarakat tetap merasa aman di masa pandemi ini.

"Di masa krisis seperti saat ini, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa Pemerintah saat ini mampu mengendalikan penyebaran COVID-19, tentunya dengan langkah yang tepat dan upaya yang nyata," katanya.

Baca juga: Tenaga medis lelah, Satgas minta masyarakat patuh protokol kesehatan

Baca juga: IDI lakukan analisa pola penyebaran COVID-19 pada tenaga medis

 

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020