DPR minta pemerintah pasang "jammer' di lapas cegah peredaran narkoba

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan meminta pemerintah untuk memasang alat pengacak sinyal (jammer) di seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba.

 

"Dengan upaya tersebut, diharapkan peredaran narkoba yang memanfaatkan telepon genggam di dalam lapas juga bisa diminimalisasi," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

 

Menurut dia, peredaran narkoba di dalam lapas atau rutan masih menjadi persoalan serius yang harus diselesaikan, seperti di Rutan Salemba yang terkuak beberapa waktu lalu.

Baca juga: Napi Lapas Bayur pengendali 1 kilogram sabu dipindahkan ke Banjarmasin

 

Hinca memandang sangat perlu upaya reformasi pemasyarakatan karena persoalan peredaran narkotika di dalam lapas tentunya tidak bisa tuntas secara parsial.

 

"Saya sudah lihat sendiri kondisi dalam rutan ataupun lapas sangatlah kumuh. Perbandingan jumlah sipir dan penghuni lapas pun sangat timpang. Akibatnya, pergerakan narapidana seakan tidak terkendali dan pengawasan menjadi lumpuh," kata politikus Partai Demokrat ini.

 

Sebagai akibat dari lumpuhnya pengawasan di dalam lapas, membuat bandar yang ada di dalamnya bisa bergerak bebas.

 

Hal itulah yang akhirnya terjadi di Rutan Salemba dengan adanya napi yang membuat pabrik ekstasi dan napi yang diduga overdosis.

 

"Maka, lakukan reformasi seluruhnya. Kemarin karutan (kepala rutan) dan kepala keamanan sudah. Lanjutkan hingga ke tingkat kepala kantor wilayah dan kadiv PAS," ucapnya.

 

Menurut dia, selama ini di dalam lapas dan rutan selalu membiarkan bandar besar bertemu setiap hari dengan pecandu. Bahkan, dengan banyaknya oknum petugas yang memanfaatkan situasi, membuat masalah ini makin merajalela.

Baca juga: Polisi selidiki napi Lapas Jambi kendalikan peredaran sabu

 

"Secara tidak langsung, sistem ini sudah membentuk pasar baru dan bukannya menyembuhkan, malah membuat kronis tingkat peredaran," ungkap Hinca.

 

Selama ini pihaknya juga sudah memberikan solusi yang disampaikan berulang kali dalam banyak rapat bersama Menkumham.

 

"Kami meminta untuk segera melakukan pendataan, lalu pisahkan para napi bandar dan pengguna," tuturnya.