Jakarta (ANTARA) - Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Panca mengatakan situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di Tanah Air secara tidak langsung telah memaksa semua pihak untuk menyiapkan data yang akurat.

"Data yang baik dan akurat tadi supaya kita bisa menyusun dan mampu melaksanakan kebijakan termasuk strategi penanganannya," katanya saat diskusi daring dengan tema menyoal data bansos COVID-19 pentingnya audit teknologi untuk menguraikan ketidakharmonisan data di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ahli: Big Data dukung riset sosial-kebijakan pemerintah saat COVID-19

Apalagi, ujar dia, pada tahap revolusi 4.0 juga memaksa setiap orang dan hampir semuanya sepakat bahwa data adalah suatu kekayaan.

Pada saat bersamaan pemerintah juga tidak bisa menghindar dimana kebutuhan dan ketersediaan data yang terbaru harus tersedia dengan tujuan membantu penyusunan kebijakan.

Sebagai contoh perdebatan data COVID-19 pada masa awal-awal, misalnya tentang keakuratan, kecepatan, orang yang positif, sembuh dan lain sebagainya.

"Kita lihat pandemi COVID-19 ini memang telah jadi alat paksa. Siapa sangka kita akan melaksanakan konferensi virtual seperti saat ini," ujar dia.

KSP bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian lembaga lainnya saat ini memiliki peran aktif bagaimana adanya kebijakan satu data Indonesia.

Baca juga: Pentingnya pantau "big data" demi keberlangsungan startup saat pandemi

Baca juga: UI gandeng Facebook sinergikan big data untuk riset COVID-19


Seperti diketahui, ujarnya, koordinasi satu data saat ini berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Sementara itu, Ketua umum Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) sekaligus Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Dr Hammam Riza mengatakan Indonesia saat ini sedang berusaha mewujudkan satu data Indonesia.

"Upaya untuk mewujudkannya akan menarik jika kita melaksanakan sesuai dengan kebutuhan," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020