DK PBB tolak resolusi AS untuk perpanjang embargo senjata Iran

DK PBB tolak resolusi AS untuk perpanjang embargo senjata Iran

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri sebuah pertemuan di Yerusalem, Jumat (18/10/2019). (ANTARA FOTO/Sebastian Scheiner/Pool via REUTERS/wsj/cfo)

Teheran (ANTARA) - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Jumat malam (14/8) menolak resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang mengajukan banding ke dewan yang beranggotakan 15 negara untuk memberikan suara untuk langkah tersebut, mengatakan "kegagalan kelompok untuk bertindak tegas" adalah "tidak bisa dimaafkan."

“Ini menolak resolusi yang masuk akal untuk memperpanjang embargo senjata selama 13 tahun di Iran dan membuka jalan bagi negara sponsor terorisme terkemuka dunia untuk membeli dan menjual senjata konvensional tanpa pembatasan khusus PBB untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade," kata dia dalam sebuah pernyataan.

Pompeo mengatakan AS tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya di kawasan yang "mengharapkan lebih banyak" dari DK PBB, yang tampaknya mengacu pada Israel.

Menurut sumber, resolusi tersebut menghadapi tekanan yang kuat dari Rusia dan China, dua anggota DK PBB pemegang hak veto dan sekutu dekat Iran.

Kelompok lobi pro Israel yang kuat di Kongres AS, AIPAC, mengatakan pemungutan suara itu "mengancam untuk semakin mengguncang kawasan itu" dan "bertentangan dengan kepentingan keamanan" AS serta sekutunya.

Washington memperkenalkan resolusi yang direvisi ke DK PBB setelah draf sebelumnya tidak mendapat dukungan dari anggota, termasuk sekutu AS.

Presiden Iran Hasan Rouhani memperingatkan "konsekuensi" jika DK menerima resolusi tersebut.

Pejabat Iran menyatakan bahwa langkah tersebut melanggar ketentuan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, yang dinegosiasikan antara Iran dan negara-negara P5+1 yaitu AS, Inggris, China, Prancis, Rusia, serta Jerman pada 2015.

Laporan media AS menunjukkan pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk memicu sanksi snapback minggu depan. AS dalam beberapa waktu terakhir mengancam akan kembali memberlakukan sanksi kepada Iran atau snapback jika PBB tidak memperpanjang embargo senjata yang akan berakhir pada Oktober tahun ini.

Baca juga: Upaya AS di PBB untuk memperpanjang embargo senjata Iran terjegal

AS bahkan mengedarkan dokumen kepada anggota DK yang mengatakan Washington memiliki "hak eksplisit" untuk memicu klausul snapback Resolusi PBB 2231 yang menjadi dasar kesepakatan bersejarah tahun 2015.

Namun, para ahli berpendapat bahwa AS mungkin tidak dapat memicu snapback sejak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada Mei 2018.

"Hasil pemungutan suara di DK PBB tentang embargo senjata terhadap Iran menunjukkan, sekali lagi, isolasi AS. AS harus belajar dari bencana ini. Upaya sanksi snapback adalah ilegal, dan ditolak oleh komunitas internasional, seperti yang terbukti hari ini," kata Duta Besar Iran untuk PBB Takht Ravanchi melalui Twitter.

“Pengenaan sanksi atau pembatasan apa pun terhadap Iran oleh DK PBB akan sangat dipenuhi oleh Iran dan opsi kami tidak dibatasi. AS dan setiap entitas yang dapat membantu atau menyetujui perilaku ilegalnya, akan memikul tanggung jawab penuh," tulis Ravanchi.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladmir Putin mengusulkan pertemuan puncak daring lima anggota tetap DK, bersama dengan Iran dan Jerman, untuk membahas embargo senjata dan menghindari kemungkinan konfrontasi.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Supremasi Hukum vs Hukum Rimba

Baca juga: Minggu kedua presidensi Indonesia, sejumlah isu penting dibahas DK PBB
Pewarta : Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2020