Guru Besar Ekonomi IPB ungkap cara cegah resesi di Indonesia

Guru Besar Ekonomi IPB ungkap cara cegah resesi di Indonesia

Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University Prof Hermanto Siregar. ANTARA/Dokumentasi pribadi

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University Prof Hermanto Siregar mengungkapkan sejumlah cara yang patut ditempuh oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya resesi di Indonesia karena terdampak pandemi COVID-19.

Hermanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan pemerintah harus fokus menggenjot sektor yang sudah tumbuh pada kuartal II 2020 seperti pertanian dan juga dengan segera meningkatkan konsumsi pemerintah untuk memutar roda ekonomi di sektor riil.

"Memperhatikan semua ini, untuk mencegah kontraksi yang lebih dalam pada triwulan tiga 2020, pertanian harus digenjot dan konsumsi pemerintah harus ditingkatkan," tambahnya.

Baca juga: Istana paparkan penjelasan soal Indonesia belum resesi ekonomi

Sektor pertanian mengalami pertumbuhan pada kuartal kedua 2020 karena cukup baiknya panen padi, jagung, kedelai dan hortikultura.

Terkait upaya menggenjot sektor pertanian, Prof Hermanto menyarankan supaya pemerintah berfokus pada optimalisasi sumber daya pertanian yang sudah dimiliki petani, khususnya lahan pertanian.

"Utamakan program untuk petani yaitu optimalisasi pemanfaatan lahan milik petani terlebih dahulu, bukan pembukaan lahan baru yang kurang melibatkan petani. Untuk tanaman pangan dan hortikultura, petani ini kuncinya. Tanpa memajukan petani, ya pertanian tidak bisa maju," jelasnya.

Untuk mendukung kemajuan petani, selain optimalisasi pemanfaatan lahan petani, ia menekankan supaya peran penyuluh maupun pendamping pertanian ditingkatkan.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan karena petani perlu pendamping profesional yang dengan cepat dapat mendiseminasi teknologi pertanian dan digital kepada para petani.

Tidak hanya itu, pada era pandemi ini input pertanian seperti pupuk, benih yang berkualitas dan permodalan pertanian juga harus ditingkatkan.

"Pemerintah harus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan benih yang berkualitas. Bantuan atau akses modal bagi petani juga perlu ditingkatkan karena petani memerlukan modal besar untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertaniannya," terang Prof Hermanto.

Terkait minimnya tenaga pendamping maupun penyuluh pertanian di daerah, Prof Hermanto menghimbau pemerintah daerah untuk menggandeng perguruan tinggi yang ada di daerahnya.

"Upaya ini akan disambut baik oleh perguruan tinggi yang dosen-dosennya memang berkepentingan juga untuk melaksanakan darma pengabdian kepada masyarakat. Dosen-dosen pertanian tentu memiliki kemampuan untuk memberikan penyuluhan pertanian atau mendampingi petani," kata dia.

Kepedulian kampus dalam mendampingi para petani bisa juga dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) maupun program pengabdian lainnya.

KKN tematik memungkinkan pemerintah daerah meminta IPB University mengirimkan mahasiswa dan dosen mencari solusi terhadap masalah pertanian tertentu yang dihadapi petani di daerah tersebut.

Sementara itu, untuk pemasaran produk pertanian, Prof Hermanto menyarankan di era pandemi ini pemerintah daerah untuk ikut membeli produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani lokal.

"Pemerintah daerah harus lebih peduli lagi dengan pemasaran pertanian. Pemda bisa bekerja sama dengan industri atau swasta untuk membeli hasil-hasil pertanian langsung dari petani, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan cara ini para petani terhindar dari kerugian akibat anjloknya harga, bahkan dapat memperoleh laba yang wajar yang memang sangat dibutuhkan di era pandemi yang masih penuh dengan ketidakpastian ini," terang Prof Hermanto.

Pandemi COVID-19 telah mendera perekonomian banyak negara termasuk Indonesia. Sejak meruaknya pandemi COVID-19 pada Maret lalu, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi ke level -5,32 persen pada kuartal kedua 2020 atau anjlok 8,29 poin persentase dari level 2,97 persen pada kuartal sebelumnya.

Baca juga: BPS catat hampir seluruh lapangan usaha terkontraksi triwulan II 2020

Meskipun demikian, kondisi ini belum bisa disebut resesi karena per definisi resesi adalah kondisi pertumbuhan ekonomi bernilai minus selama dua triwulan berturut-turut atau lebih.

Sementara, pertumbuhan ekonomi Indonesia baru sekali minus yaitu pada triwulan kedua 2020.

“Kalau triwulan ketiga tahun 2020 nanti pertumbuhan ekonomi kontraksi lagi, barulah perekonomian Indonesia bisa disebut mengalami resesi," papar Prof Hermanto Siregar.

Kontraksi ekonomi yang terjadi pada triwulan kedua 2020 disebabkan oleh banyak faktor. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pengeluaran yaitu konsumsi masyarakat, investasi, ekspor, konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga nonpemerintah dan impor mengalami penurunan.

Sementara, dari sisi produksi, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor akomodasi dan makanan minuman mengalami kontraksi yang paling dalam.

"Sektor terbesar yaitu industri terkontraksi -6,19 persen. Kontraksi terparah terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan (-30,84 persen) serta sektor akomodasi dan makanan minuman (-22,02 persen). Ketiga sektor ini berpangsa 25,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sulit ketiga sektor ini untuk pulih pada triwulan ketiga karena dalamnya kontraksi tersebut," tutur Prof Hermanto.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perdagangan yang merupakan sektor terbesar ketiga terkontraksi -7,57 persen pada triwulan kedua 2020.

Sementara itu, ada tiga sektor yang masih tumbuh positif yaitu infokom bertumbuh 10,88 persen, pertanian 2,19 persen dan jasa keuangan (termasuk perbankan) tumbuh 1,03 persen.

Baca juga: Menkeu katakan Indonesia belum alami resesi
Baca juga: Pemerintah optimistis kuartal III-IV ada tren perbaikan ekonomi
Pewarta : Aditya Ramadhan
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020