Palu (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menyatakan langkah pencegahan dan penanggulangan gerakan intoleransi, radikalisme dan terorisme harus terintegrasi antarlembaga, kementerian, badan.

"Harus terintegrasi yang di dalamnya juga melibatkan masyarakat," ucap Sekretaris Utama BNPT RI, Brigjen TNI Untung Budiharto, di Palu, Rabu, dalam rapat koordinasi teknis implementasi rencana aksi keserasian sosial dan kearifan lokal dalam penanggulangan terorisme.

Brigjen TNI Untung Budiharto mengutarakan BNPT dalam penanggulangannya mengedepankan dua pendekatan perangi terorisme tanpa kekerasan (soft approach), dan penindakan yang melibatkan pihak-pihak terkait (hard approach).

Pendekatan tanpa kekerasan (soft approach), kata Untung Budiharto, BNPT melakukan deradikalisasi, kontrak radikal, kesiapsiagaan nasional dan sinergitas antar-lembaga, kementerian, badan, forum dan masyarakat.

Akan tetapi, ia menegaskan, kesemua pendekatan tersebut, dapat terlaksana dengan baik dalam implementasinya, bila ada sinergitas atau kerjasama yang baik dengan semua pihak, kementerian, lembaga, badan, forum dan masyarakat.

"Terorisme adalah musuh bersama, dan menjadi satu tantangan dan masalah besar yang dihadapi bangsa ini selain narkoba. Olehnya, ini butuh kerjasama semua pihak," sebut dia.

Salah satu mitra BNPT yaitu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Kata Brigjen Untung, Kemenko PMK menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan yang responsif pencegahan terorisme, radikalisme dan intoleransi.

Di tahun 2019, bersama Kemenko PMK lewat program keserasian sosial dan kearifan lokal dalam penanggulangan terorisme, terdapat 128 kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan terorisme dilakukan. Kemudian, tahun 2020, 262 kegiatan dilakukan. Tidak hanya sekedar mencegah terorisme, tetapi kegiatan-kegiatan tersebut juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Olehnya, BNPT berharap besar dengan adanya keterlibatan semua pihak dapat memberikan satu perubahan paradigma di masyarakat, khususnya adanya tranformasi pemikiran dari radikal menjadi moderat, untuk memerangi tumbuh dan berkembangnya gerakan radikal, terorisme dan intoleransi.

"Karena, sampai saat ini, termasuk di masa pandemi COVID-19, aktivitas gerakan mereka ada. Bukan menurun, bahkan malah meningkat. Kegiatan mereka lewat media sosial," ujarnya.

"Karena itu, kami perlu sinergi agar kami bisa hadapi masalah-masalah tersebut yang berkaitan dengan intoleransi, radikalisme dan terorisme," imbuhnya.

Baca juga: Potensi radikalisme dan ancaman terhadap Pancasila

Baca juga: BNPT gandeng UMM cegah terorisme dan radikalisme di kampus

Baca juga: Kepala BNPT: Pembinaan terhadap napi terorisme perlu dioptimalkan

Baca juga: LPSK-BNPT susun strategi implementasi PP 35/2020


 
Sekretaris Utama BNPT RI, Brigjen TNI Untung Budiharto foto bersama dengan peserta rapat koordinasi teknis implementasi rencana aksi keserasian sosial dan kearifan lokal dalam penanggulangan terorisme, di Palu, Rabu. (ANTARA/Muhammad Hajiji)
 
Rapat koordinasi teknis implementasi rencana aksi keserasian sosial dan kearifan lokal dalam penanggulangan terorisme, di Palu, Rabu. (ANTARA/Muhammad Hajiji)huku

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020