MPR minta KLHK cegah karhutla di 7 provinsi rawan

MPR minta KLHK cegah karhutla di 7 provinsi rawan

Dokumen: Lokasi lahan gambut yang terbakar di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.(Alfisnardo)

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meningkatkan langkah pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di tujuh provinsi yang rawan karhutla tersebut seperti dengan menggencarkan modifikasi cuaca.

Ketujuh provinsi di Indonesia yang saat ini terindikasi rawan terjadi karhutla, yaitu Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Baca juga: Bamsoet berikan bantuan bagi pemulung terdampak COVID-19

"Saya mendorong KLHK melalui Polisi Hutan dan Jagawana agar meningkatkan patroli di titik yang rawan terjadi pembakaran, serta menindak tegas pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan terus menggencarkan operasi terpadu ke posko-posko sebagai bentuk penegakan hukum dan pengawasan," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Bamsoet juga meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan dan menyosialisasikan kondisi cuaca terkini sehingga dapat dilakukan prediksi pergerakan potensi terjadinya karhutla agar rekayasa teknologi cuaca dapat dilakukan secara tepat.

Baca juga: Sumsel kerahkan seluruh kekuatan cegah dan atasi karhutla

Menurut dia, pemerintah perlu mencari solusi permanen dan jangka panjang dari permasalahan ancaman karhutla yang sering terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baca juga: Menteri LHK perluas peran masyarakat peduli api cegah karhutla

"Hal itu karena solusi tidak cukup hanya mengendalikan operasional dan analisis cuaca dari BMKG saja, namun perlu pengelolaan yang lebih matang, termasuk pengelolaan gambut yang sudah terbentuk sebelumnya," ujarnya.

Dia juga mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan penanganan terhadap ancaman karhutla di tengah fokus pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19, terlebih lagi puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada bulan Juli-Oktober 2020.

Baca juga: Kalteng tetapkan status siaga darurat karhutla
 

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020