MPP berhasil mengamankan 62 kursi dari total 76 kursi di parlemen atau State Great Khural.
Perdana Menteri Khurelsukh Ukhnaa sebagai petahana akan kembali memimpin pemerintahan. Mongolia telah menggelar pemilu sebanyak 17 kali sejak revolusi massa yang demokratis mengakhiri dominasi penguasa Komunis di Mongolia pada 1990.
Sementara itu, Partai Demokrat, yang berperan sebagai oposisi, memperoleh 11 kursi. Jumlah itu sedikit lebih banyak dibandingkan dengan perolehan kursi pada pemilu 2016 sebanyak sembilan kursi.
Tingkat partisipasi pada pemilu di Mongolia mencapai 73 persen. Jumlahnya masih melampaui separuh dari total pemilih meskipun beberapa tempat pungutan suara ditutup karena badai.
Baca juga: Warga Mongolia memilih presiden baru di tengah apati
Baca juga: Mongolia tunjuk perdana menteri baru
Mongolia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi parlementer. Partai dengan perolehan kursi terbanyak berhak membentuk pemerintahan dan menunjuk perdana menteri. Namun, partai juga dapat memilih presiden yang dapat menjatuhkan veto untuk kebijakan pemerintah.
MPP merupakan wajah baru dari Partai Revolusi Rakyat Mongolia yang memerintah di negara itu selama era Komunis pada 1921 sampai 1990.
Menurut hasil jajak pendapat dari Sant Maral Foundation, Mei, tingkat pengangguran tinggi dan kesenjangan pendapatan jadi isu utama yang diperhatikan para pemilih jelang pemilu. Sant Maral Foundation merupakan salah satu lembaga survei di Mongolia.
Mongolia sampai saat ini masih berusaha memastikan distribusi kekayaan negara tersebar merata ke seluruh kelompok masyarakat. Pasalnya, negara itu punya cadangan sumber daya mineral yang cukup besar.
Hasil jajak pendapat menunjukkan dukungan kuat dari publik kepada upaya pemerintah menanggulangi COVID-19. Setidaknya, 49 persen responden mengatakan pemerintah sukses mengatasi wabah.
Mongolia menutup wilayah perbatasan lebih awal, menutup sekolah dan universitas serta membatasi perjalanan dari ibu kota di Ulan Bator ke daerah lain. Pemerintah sejauh ini melaporkan 215 kasus positif COVID-19 dan nihil korban jiwa.
Boldsaikhan Sambuu, seorang pakar politik dari Zorig Foundation, lembaga think tank di Mongolia, mengatakan MPP menerima keuntungan dari langkah cepat pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 serta kepemimpinan pemerintah yang kuat.
Namun kemenangan MPP juga dapat dipengaruhi oleh sistem pungutan suara yang menganut sistem distrik dengan model "first-past-the-post", artinya pemilu melihat lokasi daerah pemilihan bukan jumlah pemilih.
Kandidat dengan suara terbanyak akan mengambil seluruh suara tanpa menghitung selisih perolehan suara dengan calon lainnya.
Sistem itu diyakini membantu MPP menguasai 40 persen dukungan dari total suara dan mendapatkan mayoritas kursi di parlemen, kata Sambuu.
Sumber: Reuters
Baca juga: Ada "endog" di balik hubungan Indonesia-Mongolia
Baca juga: Dua mantan perdana menteri ditahan karena korupsi
Penerjemah: Genta Tenri Mawangi
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
