5.868 penerima BST di wilayah terpencil Sulsel jadi target PT Pos

5.868 penerima BST di wilayah terpencil Sulsel jadi target PT Pos

Tim PT Pos Indonesia, Jumat (19/6/2020) di Makassar, siap menyalurkan dana BST klaster III ke Kabupaten Pangkajene Kepulauan sebagai salah satu wilayah terpencil di Sulsel. (FOTO ANTARA-HO-PT Pos Indonesia Sulsel).

Makassar (ANTARA) - PT Pos Regional X Sulawesi Maluku (Sulama) menargetkan dapat menyalurkan sebanyak 5.868 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk dana Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Kementerian Sosial di wilayah terpencil Sulawesi Selatan di mana bantuan ini diberikan sebagai respons pemerintah kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Manajer Kesekretariatan dan Hukum PT Pos Regional X Sulama, Slamet Widodo di Makassar, Jumat menyampaikan bahwa penyaluran dana BST untuk wilayah terpencil disebut wilayah klaster III yang diserahkan satu kali sehingga dana BST diberikan sekaligus dengan total senilai Rp1,8 juta.

"Saat ini kita sudah ada pembayaran klaster III yang secara geografis tidak memungkinkan dibayarkan bertahap jadi harus dibayarkan sekaligus," katanya.

Slamet menyatakan penyaluran BST bagi KPM wilayah terpencil di Sulsel telah dimulai pada Senin (15/6) yang memberangkatkan dua tim. Mereka masing-masing menuju Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Luwu.

Terdapat empat dari lima cabang Kantor Pos di Sulsel yang memiliki wilayah penyaluran pada klaster III. Rinciannya, adalah Kantor Pos Kota Makassar dengan sasara 1.899 KPM yang berada di dua pulau Pangkep, yakni Pulau Liukang Tanggaya dan Liukang Kalmas.

"Untuk tujuan Pangkep sudah berangkat 10 orang pada Senin (15/06) lalu diperkirakan selesai 20 hari, jadi mereka akan ada di sana hingga 4 Juli baru kembali," katanya.

Sementara itu pada Kantor Pos Palopo akan menyasar 2.041 KPM dari tiga kabupaten, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Tana Toraja. Kantor Pos Parepare hanya akan merambah Kabupaten Enrekang dengan jumlah penerima 1.197 KPM, sedangkan Kantor Pos Bulukumba memiliki 731 KPM untuk klaster III yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar

"Selayar dan Luwu Timur belum kita turunkan tim, karena cuaca dan curah hujan yang masih tinggi. Kami sudah dapat surat dari Bupati Lutim soal ini, karena bupati ingin langsung terjun memastikan penyaluran dana BST," katanya.

Terkait penyaluran klaster III ini, ia mengemukakan tidak memberi batasan atau target waktu kepada tim PT Pos sebab penyaluran BST ditentukan juga oleh kondisi cuaca.

Slamet mengemukakan pula bahwa selain penyaluran klaster III, saat ini pihaknya juga tengah menyalurkan dana BST tahap II yang realisasi penyalurannya telah mencapai 88 persen di Sulsel.

Penyaluran dana BST ini, kata dia, nominalnya tetap Rp600 ribu per bulan selama tiga tahap dan saat ini penyaluran tahap II telah dimulai pada 6 Juni hingga 21 Juni nanti. "Kalau untuk tahap III, kami belum dapat informasi kapan waktunya," kata Slamet.

Adapun realisasi penyaluran dana BST berdasarkan masing-masing kantor pos di Sulsel yakni Makassar 87,24 persen, Palopo 92,57 persen, Bone 84 persen, Parepare 90,03 persen dan Bulukumba 89,54.

Terkait verifikasi data di lapangan, Slamet mengakui bahwa salah satu hambatan penyaluran dana BST dari Kementerian Sosial melalui PT Pos ialah perbedaan data masyarakat.

Slamet menyebutkan ada dua dokumen yang harus dibawa oleh warga pada penyaluran dana BST, yakni KTP dan Kartu Keluarga (KK). Jika nomor NIK KTP maupun KK berbeda dengan data dari Kemensos, maka penerima harus menyertakan surat keterangan dari perangkat desa setempat.

"Dua data itulah yang kita cocokkan karena bisa jadi keluarga penerima manfaat belum melakukan verifikasi sejak lama. Namun tetap kita juga cocokkan foto dan biodata pada KTP," katanya.

"Bukti penyerahan BST juga kita dokumentasikan dan disimpan secara virtual sehingga Kemensos bisa langsung lakukan pengecekan," kata dia.

Terkait hal ini, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulsel, Jumaris menyampaikan data yang digunakan PT Pos merupakan data dari pemerintah kabupaten masing-masing wilayah.

Ia mengurai tahapan data tersebut mulai dari Pemkab/Pemkot kemudian dikirim ke Pusdatin, selanjutnya ke Direktorat hingga kepada Kementerian Sosial.

"Setelah data sampai ke Kemensos, maka data itulah yang diberikan kepada PT Pos untuk menyalurkan dana BST ke masyarakat," katanya.

Baca juga: Sulsel dorong pemanfaatan drone untuk kirim obat ke daerah terpencil

Baca juga: Sistem offline dikembangkan permudah bansos di daerah terpencil

Baca juga: Warga terpencil Pulau Bala-Balakang-Sulbar terdampak diberi bantuan


 
Pewarta : Nur Suhra Wardyah
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020