Petani minta dana pungutan BPDPKS dialokasikan jadi bantuan tunai

Petani minta dana pungutan BPDPKS dialokasikan jadi bantuan tunai

Dokumentasi - Sejumlah petani lokal mengangkut hasil panen kelapa sawit kedalam truk untuk dibawa ke pabrik di Kawasan perkebunan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/pd/pri.

Jakarta (ANTARA) - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta agar pemerintah dapat mengalokasikan dana pungutan sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada para petani.

Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) tersebut diberikan pada petani mengingat dampak pandemi COVID-19 yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun ini.

"Menurut saya, dana yang ada di BPDP kasih saja ke petani yang dialokasikan melalui Kementerian Desa. BLT melalui Dana Desa ini kan hanya bertahan tiga bulan, sementara dampak pandemi ini akan terasa sampai akhir tahun," kata Mansuetus dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat.

Mansuetus menjelaskan bahwa dana bantuan dari BPDPKS ini dapat dialokasikan melalui program BLT di bawah Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya memprioritaskan kondisi petani sawit yang mengalami turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah akibat dampak pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, SPKS meminta dana pungutan eksportir sawit yang dikelola BPDPKS yang dipergunakan untuk subsidi langsung industri biodiesel dialihkan kepada petani sawit melalui pembiayaan industri hilir petani dan UKM sawit, sebagai bentuk perlindungan Negara atas gejolak harga pasar di tingkat petani.

Dalam diskusi tersebut, Persatuan Organisasi Petani Sawit (Pops) menilai di tengah kesulitan petani kelapa sawit menghadapi COVID-19, pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada industri biodiesel.

Sementara itu, penurunan harga Tandan Buah Sawit (TBS) dan kenaikan harga input pertanian seperti pupuk hampir terjadi di seluruh wilayah.

Ada pun harga di tingkat petani kelapa sawit swadaya selama pandemi adalah rata-rata di bawah Rp1.000 per kg dan sangat berisiko untuk mampu bertahan empat bulan ke depan.

"Kami menginginkan agar subsidi tidak diberikan pada industri sawit dan biodiesel saja khususnya, karena mereka tidak terlalu mengalami dampak besar akibat pandemi. Sementara petani kelapa sawit yang sangat prihatin lah yang seharusnya dibantu," kata Mansuetus.

Baca juga: Peremajaan sawit lambat, Sri Mulyani minta penyederhanaan prosedur
Baca juga: BPDPKS sasar generasi milenial kampanye positif sawit

 
Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020