Menkominfo koordinasi dengan KPU terkait dugaan kebocoran data

Menkominfo koordinasi dengan KPU terkait dugaan kebocoran data

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate saat peluncuran sistem integrasi data nasional Bersatu Lawan COVID yang disiarkan secara streaming. (YouTube/FMB9ID_IKP)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, mengatakan telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dugaan kebocoran data pemilih.

"Saya sudah berbicara dengan Ketua KPU RI mas Arief Budiman dan akan ditindak lanjuti koordinasi antara KPU, Kominfo dan BSSN untuk melalukan penyelidikan teknis untuk menjaga perlindungan data khususnya data pribadi," ujar Johnny kepada Antara melalui pesan singkat, Jumat.

Johnny mengatakan dalam melaksanakan UU Pemilihan Umum, pemerintah berkewajiban menyerahkan perkiraan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai Pemilih kepada KPU Pusat.

Oleh karena itu, menurut Johnny, mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data calon pemilih perlu diperhatikan keamanannya.

Baca juga: Ecommerce disarankan konsultasi dengan BSSN buat algoritma enkripsi

Baca juga: Indonesia waspadai ancaman senjata biologi dan siber selama pandemi


"Kemenkominfo sudah berbicara perihal dugaan kebocoran data tersebut dengan Ketua KPU. Sebagai tindak-lanjut Kominfo, KPU bersama BSSN, akan segera melakukan peningkatan keamanan dan menelusuri penyebab kejadian ini," kata Johnny.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan tidak hanya melakukan penguatan dan pembaruan sistem keamanan, namun diperlukan pula payung hukum yang memadai.

"Untuk itu, kami berharap bahwa proses politik pembahasan RUU PDP di DPR RI dapat segera dilakukan. Kami meyakini DPR RI juga mempunyai pandangan yang sama dimana RUU PDP perlu segera diselesaikan," ujar Johnny.

Johnny mengatakan, saat ini Kominfo sedang menyiapkan Pusat Data Nasional Pemerintah yang akan mengintegrasikan data-data pemerintah dengan sistem keamanan yang berlapis dan yang memadai sesuai standard keamanan yang berlaku.

"Diharapkan pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data dari satu lembaga kepada lembaga lainnya dan akan memperkuat ketahanan data dan informasi nasional," pungkas Johnny.

Sebelumnya, pada Kamis (21/5) peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi itu datang dari akun @underthebreach yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data ecommerce Tokopedia di awal bulan ini.

"Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data itu termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," cuit @underthebreach.

Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya.

Baca juga: Jutaan data pemilu Indonesia ditawarkan gratis di Raid Forums

Baca juga: Data pemilu jadi target peretasan, ini kata pakar keamanan siber

Baca juga: Peretas klaim bobol jutaan data warga Indonesia dari KPU
Pewarta : Arindra Meodia
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
COPYRIGHT © ANTARA 2020