Daya tahan angkutan umum tinggal sebulan

Daya tahan angkutan umum tinggal sebulan

Angkutan kota (angkot) di Terminal Bus Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menyebutkan akibat pandemi COVID-19
angkutan umum hanya mampu bertahan hingga sebulan ke depan.

Organda DKI Jakarts berharap pemerintah memberikan relaksasi khususnya pengusaha yang hanya memiliki 1 hingga 5 unit kendaraan.

"Di awal April, saya sampaikan (kepada pemerintah) kekuatan dari pengusaha angkutan umum itu cashflow-nya maksimal 2,5 bulan. Kira-kira di bulan Juni akan collapse kalau COVID-19 tidak segera hilang dari Indonesia dan terus berkepanjangan," kata Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan dalam diskusi daring yang diadakan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Selasa.

Shafruhan menjelaskan bahwa cashflow yang dimiliki oleh pengusaha angkutan umum itu tidak hanya meliputi gaji para sopir tapi juga termasuk utang kepada pihak ketiga seperti bank maupun penjamin kredit (leasing).

Dalam kondisi COVID-19, kata dia, melakukan pengelolaan keuangan bagi para pelaku usaha angkutan umum itu sangatlah sulit karena angkutan umum seperti mikrolet dan bajaj merupakan usaha yang seharusnya dilakukan rutin agar bisa menghasilkan pendapatan.

Baca juga: Situasi normal berpotensi lahirkan inovasi bidang transportasi
Baca juga: KRL masih padat, BPTJ siapkan bus gratis
Sejumlah angkutan umum Mikrolet berhenti di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (8/9). Berdasarkan data dari Dishub DKI Jakarta dan Organda DKI Jakarta, terdapat sebanyak 22.776 angkutan umum yang sudah uzur dan 16.460 diantaranya sudah tak layak beroperasi dari jumlah total 88.796 angkutan umum yang ada di Jakarta, sehingga berdampak pada kenyamanan dan keamanan transportasi massal tersebut. (ANTARA/Reza Fitriyanto)
Melihat kondisi bahwa banyak pengusaha angkutan umum yang saat ini tidak dapat memaksimalkan armadanya, Organda DKI berharap pemerintah memberikan stimulus atau relaksasi terhadap beban hutang yang dimiliki para pengusaha angkutan umum.

"Perlu satu relaksasi atau stimulus bagaimana pemerintah berperan pada saat nanti pandemi COVID-19 hilang. Pemerintah harus memikirkan cara agar bisa menopang pengusaha angkutan umum untuk bangkit kembali melakukan kegiatan usahanya," kata Shafruhan.

Salah satu upaya yang dilakukan Organda DKI Jakarta adalah dengan bersurat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan keringanan dari segi pajak.

"Kami Organda sudah bersurat kepada Pak Gubernur DKI. Kalau misalnya sudah reda (COVID-19) kami mohon untuk diberikan insentif berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)," kata Shafruhan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Carto menyebutkan, kebijakan terkait insentif pembebasan PKB itu pun sedang dalam pembahasan di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Hal itu (pembebasan PKB) masih dalam usulan. Tidak hanya PKB, nantinya pajak yang lain akan turut diperhitungkan. Nanti akan ada terkait relaksasi pajak itu (pasca COVID-19) diatur dalam pergub," kata Carto.
Baca juga: Organda DKI nilai pembukaan kembali moda transportasi kurang tepat
Baca juga: Organda DKI pertanyakan ketegasan pemerintah soal transportasi di PSBB

Pewarta : Livia Kristianti
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2020