Pemerintah membuka ruang lebih luas karena yang bisa mendapatkan bantuan tidak hanya warga yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tapi juga di luar data tersebutJakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial mengimbau pemerintah daerah untuk lebih aktif mendata warganya yang diprioritaskan mendapatkan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19.
"Kita sangat berharap daerah aktif mendata masalah-masalah yang ada di warganya dan itu harus diprioritaskan karena pintu bantuan itu banyak sekali," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras di Jakarta, Kamis.
Terlebih lagi, kata dia, saat ini pemerintah membuka ruang lebih luas karena yang bisa mendapatkan bantuan tidak hanya warga yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tapi juga di luar data tersebut.
Jika ditemukan warga yang miskin dan rentan tapi belum masuk dalam DTKS, katanya, maka daerah bisa mengusulkan dan menyampaikan ke Kementerian Sosial.
"Kalau ada ditemukan masalah-masalah itu segera sampaikan ke kami, namanya, alamatnya nanti kita cek dan kita minta teman-teman di daerah untuk memastikan itu," katanya.
Sebelumnya viral diberitakan, Yuli warga Kota Serang, Provinsi Banten meninggal dunia pada Senin (20/4) diduga akibat kelaparan karena tidak makan selama dua hari.
Yuli bersama keluarganya harus menahan lapar akibat ketiadaan makanan dan hanya mengonsumsi air karena sulitnya perekonomian sejak mewabahnya COVID-19.
Suami Yuli, Mohammad Holik hanya mendapatkan penghasilan dari memulung barang bekas.
Sementara itu, pemerintah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19 baik berupa bansos tunai, bansos sembako maupun bantuan lainnya dari berbagai kementerian.
Baca juga: 421.177 KK terdampak COVID-19 di Banten diberi bantuan
Baca juga: Bantuan sosial harus transparan dan akuntabel di tengah wabah corona
Baca juga: Kemensos salurkan bantuan bagi disabilitas-lansia terdampak COVID-19
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020
