Sri Mulyani minta Dirut baru BPDPKS fokus peremajaan sawit

Sri Mulyani minta Dirut baru BPDPKS fokus peremajaan  sawit

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara pelantikan yang digelar di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan Jakarta, Senin. (Mentari Dwi Gayati)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang baru saja dilantik pada Senin ini, dapat fokus menjalankan program peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program replanting atau peremajaan kebun sawit ditargetkan mencapai 500.000 hektare dalam tiga tahun mendatang, atau sekitar 180.000 ha per tahun.

"Program peremajaan sawit harus dilakukan untuk 500.000 hektare dalam waktu tiga tahun. Ini suatu target yang menantang. Saya juga ingin agar peremajaan menjadi fokus dari pimpinan yang baru," kata Sri Mulyani pada acara pelantikan yang digelar di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan Jakarta, Senin.

Dalam pelantikan tersebut, Menkeu mengangkat Eddy Abdurrachman sebagai Direktur Utama BPDPKS, menggantikan Dono Boestami Dirut BPDPKS periode sebelumnya.

Selain itu, dua pejabat lainnya juga dilantik, yakni Zaid Burhan Ibrahim sebagai Direktur Keuangan, Umum dan Manajemen Risiko BPDPKS, serta Nugroho Adi Wibowo sebagai Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel BPDPKS.

Menurut Menkeu, program peremajaan kebun sawit menjadi penting untuk dilaksanakan dalam mewujudkan keberlanjutan dari perkebunan sawit, serta industri sawit turunannya.

Sejak 2016 hingga akhir 2019, realisasi peremajaan kebun sawit rakyat baru mencapai 98.869 Ha dengan bantuan dana yang disalurkan BPDPKS sebesar Rp2,4 triliun. Menkeu pun meminta agar BPDPKS dapat menggandeng penguatan pembiayaan peremajaan sawit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan pihaknya akan lebih intens berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, mengingat peremajaan kebun sawit dilakukan berdasarkan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen Perkebunan Kementan.

"Jadi nanti akan melibatkan dari daerah, dinas-dinas perkebunan kabupaten/kota maupun provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian. Saya akan lebih intens lagi berkoordinasi agar program ini benar-benar bisa dilaksanakan," kata Eddy.

Saat ini Indonesia telah menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia atau lebih dari dari 55 persen produksi dunia. Industri sawit telah menjadi penghasil devisa terbesar dengan kontribusi sebesar 13,5 persen dari total ekspor non migas sebesar 22,3 miliar dolar AS.

Selain itu, industri sawit juga meningkatkan kemandirian energi dengan cara menggantikan bahan bakar fosil dengan bahan bakar terbarukan berbahan dasar sawit. Melalui program Bauran Biodiesel 30 persen (B30), industri sawit bisa berperan dalam penghematan devisa melalui pengurangan impor solar senilai 8 miliar dolar AS per tahun.

Menkeu juga mengingatkan agar BPDPKS tetap menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018, perhimpunan dana perkebunan kelapa sawit harus menciptakan industri sawit yang berkelanjutan, serta produk turunannya.

Baca juga: Presiden Jokowi targetkan peremajaan kebun sawit 500.000 ha
Baca juga: Dirjen Perkebunan janji tuntaskan permasalahan sawit percepat PSR
Baca juga: BPDPKS salurkan Rp33,6 triliun untuk biodiesel dan peremajaan sawit
Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020