Ada skema "bilateral fund" dalam pembangunan ibu kota baru

Ada skema

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta (ANTARA) - Plt Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan nantinya akan ada skema bilateral fund dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Memang nanti kita akan set up (membentuk) dana spesifik untuk pembiayaan ibu kota baru ini," katanya ditemui di Jakarta, Kamis.

Seto menuturkan sudah ada beberapa pihak yang menyatakan minat untuk masuk dalam skema pembiayaan tersebut.

"Ada dua atau tiga negara yang spesifik menyatakan memang tertarik. Tapi tak usah disebut namanya," katanya.

Baca juga: Luhut: Konsep ibu kota baru Indonesia jadi sorotan dunia

Ia mengungkapkan bilateral fund itu nantinya tidak spesifik diperuntukkan bagi suatu negara. Pasalnya, pemerintah membuka opsi bagi institusi keuangan atau pembiayaan internasional.

Pendanaan lewat bilateral fund pun, lanjut Seto, akan punya wadah tersendiri di luar Sovereign Wealth Fund (SWF) yang akan dibentuk pemerintah.

"Mungkin nanti set up-nya sendiri," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah buka lebar pintu bagi investor masuk ke ibu kota baru

Sebelumnya, berdasarkan data Kemenko Kemaritiman dan Investasi, pemerintah Indonesia membuat pooling fund yang telah diminati banyak lembaga investor internasional.

Pooling fund berupa Sovereign Wealth Fund sudah diminati tiga institusi internasional, bilateral fund sudah diminati satu negara, sekuritas sudah diminati lima perusahaan, dan satu perusahaan asuransi juga telah menyatakan minat di bidang asuransi.

Namun, hingga saat ini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan belum secara tegas menyebutkan nama perusahaan-perusahaan, negara, atau investor yang dimaksud.

Yang pasti, lanjut Luhut, nantinya kawasan hiburan, pendidikan, riset dan pengembangan hingga kesehatan dan pusat keuangan akan jadi garapan swasta.

"Sementara pusat pemerintahan nantinya akan dibiayai oleh APBN," pungkasnya.

Baca juga: Pemerintah klaim banyak negara berminat investasi di ibu kota baru

 
Pewarta : Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020