Soal keputusan Arab Saudi, KBIHU Muhammadiyah beri pemahaman jamaah

Soal keputusan Arab Saudi, KBIHU Muhammadiyah beri pemahaman jamaah

ARSIP FOTO - Sekretaris KBIHU Muhammadiyah Surabaya Ali Fauzi (kanan) beserta jamaah umrah saat menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci pada akhir 2019. (FOTO ANTARA/HO-Dok KBIHU Muhammadiyah Surabaya/FA)

Surabaya (ANTARA) - Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Muhammadiyah Kota Surabaya, Jawa Timur  akan memberi pemahaman kepada calon jamaahnya yang sudah mendaftar untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci di Arab Saudi.

"Karena ada keputusan dari Kerajaan Saudi maka kami memberi pemahaman kepada calon jamaah umrah," kata Sekretaris KBIHU Muhammadiyah Surabaya Ali Fauzi ketika dihubungi di Surabaya, Kamis.

Pihaknya mengaku saat ini terdapat sekitar 30-an orang jamaah dari KBIHU Muhammadiyah Surabaya yang sedang menunaikan ibadah umrah di Mekkah sejak 24 Februari 2020.

"Sesuai jadwal, gelombang yang umrah sekarang selama sembilan hari dan direncanakan kembali ke Tanah Air pada 3 Maret 2020," katanya.

Berdasarkan komunikasi dari grup percakapan Whatsapp, kata dia, jamaah yang sedang menjalankan ibadah umrah saat ini berjalan lancar dan tidak terpengaruh meski ada keputusan penangguhan.

Bagi yang belum berkesempatan berangkat, pihaknya meminta calon jamaah umrah untuk bersabar hingga menunggu keputusan Kerajaan Saudi kembali membuka kesempatan warga asing ke Tanah Suci.

Sebelumnya, keputusan Kerajaan Saudi menangguhkan layanan umrah merupakan salah satu langkah proaktif guna menangkal masuk dan menyebarnya virus COVID-19 ke wilayah setempat.

Dalam pernyataan yang diterima ANTARA di Jakarta, KBRI Riyadh menjelaskan langkah-langkah pencegahan, antara lain menghentikan sementara warga negara asing masuk ke Kerajaan Arab Saudi dalam rangka ibadah umrah serta ziarah ke Masjid Nabawi.

Kemudian, menghentikan WNA masuk ke Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan visa kunjungan wisata bagi mereka yang datang dari negara-negara yang terkena wabah virus corona (COVID-19), merujuk kepada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan terkait Pemerintah Kerajaan.

"Menghentikan lalu lintas keluar masuk wilayah Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan fasilitas ID Card-kartu tanda penduduk nasionalnya bagi warga negara Arab Saudi dan warga negara dari negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) lainnya (Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain, Persatuan Emirat Arab)," demikian pernyataan KBRI Riyadh.

Baca juga: KBRI Riyadh jelaskan sikap Arab Saudi tangguhkan layanan umroh

Baca juga: Presiden hargai sikap Arab Saudi tangguhkan layanan umroh cegah Corona

Baca juga: Wapres berharap jamaah Indonesia tidak terkena embargo umrah

Baca juga: Komisi DPR akan minta penjelasan Dubes Saudi soal pelayanan umrah
Pewarta : Fiqih Arfani
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020