Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa belum ada pembicaraan apapun terkait aset yang dimiliki DPR RI.

"Belum ada pembicaraan apapun tentang aset DPR," ujar Indra melalui pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Presiden pelajari tata kota Canberra untuk ibu kota baru Indonesia

Baca juga: Presiden wacanakan bangun tol sambungkan Kalsel dan Ibu kota Negara


Gedung DPR RI dan kawasan di sekitarnya dikatakan telah menarik minat investor setelah muncul wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan.

Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan, para investor sudah melirik gedung-gedung yang ada di Jakarta untuk berubah fungsi. Salah satunya kawasan DPR RI.

Luasnya wilayah kawasan Parlemen itu, kata Encep, membuat investor tertarik untuk memanfaatkannya. Namun, Encep belum mau mengungkapkan siapa investor yang tertarik sebab ada juga investor yang mempertanyakan kepastian pemindahan ibu kota.

Tak hanya kawasan DPR RI, ada juga investor yang sudah melirik beberapa gedung pemerintah seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena posisinya bersebelahan dengan Mal FX Senayan, kemungkinan investor tertarik menggabungkannya.

Tak hanya di Jakarta Pusat, investor juga melirik Jakarta Timur untuk diubah.

Oleh karena itu, DJKN sudah memetakan mana saja aset yang dipertahankan, dan aset yang bisa dimanfaatkan dengan bekerja sama dengan swasta sehingga ada penerimaan.

Aset-aset itu bukan untuk dijual namun dimanfaatkan dengan cara pemberian konsesi berjangka, "30 tahun misalnya," kata Encep.

Baca juga: Komisi V DPR-RI Persoalkan Penjualan Aset PT Jasa Marga

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020