DK PBB penuhi permintaan China bahas masalah Kashmir

DK PBB penuhi permintaan China bahas masalah Kashmir

Fail Foto: Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi memimpin pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada Rabu (22/5/2019). (Kemenlu RI)

PBB (ANTARA) - Dewan Keamanan PBB dijadwalkan memenuhi permintaan China untuk membahas situasi di wilayah India yang bersengketa, Jammu dan Kashmir, pada Selasa, menurut diplomat.

Dewan akan melakukan pertemuan tertutup untuk pertama kalinya sejak pertemuan serupa pada Agustus, yang juga diminta oleh Pakistan, sekutu China, setelah India mencabut status otonomi puluhan tahun yang dinikmati daerah tersebut di bawah konstitusi India.

Melalui surat kepada Dewan Keamanan pada 12 Desember, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi penignkatan lebih lanjut.

"Mengingat situasi yang serius dan risiko eskalasi lebih lanjut, China akan mengulangi permintaan Pakistan, dan meminta engarahan Dewan ... mengenai situasi Jammu dan Kashmir," tulis misi China untuk PBB dalam sebuah catatan kepada anggota dewan, yang dilihat oleh Reuters.

Diplomat yang berbicara tanpa menyebutkan identitas itu membenarkan pertemuan direncanakan berlangsung pada Selasa.

Kawasan Himalaya menjadi biang permasalahan dalam hubungan antar tetangga bersenjata nuklir India dan Pakistan, yang mengklaim Kashmir secara penuh namun memerintah sebagian dari wilayah tersebut. Penjaga perdamaian PBB dikerahkan sejak 1949 guna memantau gencatan senjata antara India dan Pakistan di Jammu dan Kashmir.

Selama puluhan tahun India memerangi perlawanan di bagian yang dikendalikannya. Pihaknya menuding Pakistan memicu perselisihan, tuduhan yang dibantah oleh Pakistan, dengan menyebutkan mereka hanya memberi dukungan moral bagi separatis tanpa kekerasan.

Dewan Keamanan mensahkan sejumlah resolusi pada 1948 dan pada 1950-an tentang sengketa antara India dan Pakistan atas kawasan tersebut, termasuk yang menyebutkan plebisit harus digelar guna menentukan masa depan Kashmir yang mayoritas Muslim.

Resolusi lainnya juga menyeru kedua belah pihak agar "menahan diri untuk tidak membuat pernyataan dan melakukan atau menyebabkan dilakukan atau membiarkan tindakan apa pun yang dapat memperkeruh suasana."

Sumber: Reuters

Baca juga: PM Pakistan berencana bawa isu Kashmir ke DK PBB

Baca juga: China minta DK PBB bahas Kashmir pekan ini
Pewarta : Asri Mayang Sari
Editor: Chaidar Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019