Jayapura (ANTARA News) - Barisan Merah Putih Papua (BMPP) minta Dewan Adat Papua (DAP) tidak cuci tangan tetapi harus bertanggung jawab atas insiden Wamena berdarah yang menyebabkan meninggalnya Pius Tabuni. Permintaan tersebut disampaikan Barisan Merah Putih Papua yang dipimpin Tokoh Adat Ramses Ohee ketika bertatap muka dengan Kapolda Papua di Mapolda Papua di Jayapura, Selasa. Juru Bicara Barisan Merah Putih Papua, Nico Mauri usai tatap muka dengan Kapolda Papua kepada ANTARA mengatakan, DAP harus bertanggung jawab atas insiden berdarah di Wamena itu karena lembaga ini yang menyelenggarakan Hari Pribumi Internasional di Wamena. Dikatakannya, peringatan Hari Pribumi Internasional yang diselenggarakan di Wamena, Ibukota Kabupaten Jayawijaya itu dikotori dengan penaikan bendera Bintang Kejora dan Bendera PBB dan saat aparat keamanan membubarkan acara tersebut terjadi penembakan dan menewaskan Pinus Tabumi. Menurut Mauri, acara tersebut sebenarnya tidak mendapat izin dari Polres Jayawijaya, namun dipaksakan DAP untuk dilaksanakan sehingga terjadi korban jiwa sehingga lembaga adat ini harus bertanggung jawab. Barisan Merah Putih Papua juga meminta Polda Papua untuk memproses pelaku pengibar bendera Bintang Kejora sesuai hukum yang yang berlaku dan menuntaskan kasus Wamena berdarah ini, ujarnya. Mauri juga mengimbau masyarakat di Papua agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dikembangkan para provokator, baik di Papua sendiri maupun yang ada di luar negeri yang berupaya membuat kekacauan di Tanah Papua. Barisan Merah Putih ini juga menyesalkan para pejabat di Pemprov Papua, DPRP maupun MRP yang selama ini tidak pernah mengayomi masyarakat, buktinya sampai sekarang ketiga unsur tersebut tidak mampu menyusun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008