Makassar (ANTARA) - Pemkot Makassar bersama TNI-Polri mendorong komitmen Deklarasi Damai anak-anak Papua dan Organisasi Masyarakat (Ormas) se-Sulsel pasca terjadinya insiden di Asrama Papua di Makassar.

"Untuk menyatukan pikiran dan pandangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta untuk menangkal Hoax yang dapat memprovokasi di lapangan, kami bersama TNI Polri mendorong deklarasi ini," jelas Pejabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb disela penandatangan Deklarasi Damai tersebut di Makassar, Kamis.

Menurut dia, dengan pertemuan semua Ormas se-Sulsel dan anak-anak Papua yang belajar maupun bekerja di kota ini, diharapkan dapat memperkuat solidaritas harmoni kebangsaan seperti tema yang diusung pada pertemuan yang digelar di salah satu hotel di Makassar.

Sebelum menandatangani komitmen Deklarasi Damai, kegiatan itu diawali dengan pembacaan doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pada pertemuan tersebut mengemuka bahwa adanya perbedaan persepsi dan perbedaan cara pandang kerap memicu terjadinya konflik di lapangan yang kemudian berujung pada tindakan anarkis. Untuk mencegah hal itu, maka dinilai penting untuk menyatukan paradigma dan komitmen bersama.

Pada kesempatan itu selain hadir pejabat wali kota Makassar, juga hadir Kapolres Makassar Kombes Pol Wahyu Dwi Ariwibowo, Dandim 1408 Letkol Inf Adriyanto, Ketua Forum Umat Islam Bersatu Ustadz Sidiq dan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Organda Fakfak Reno K Patiran.

Sementara itu, Reno mengatakan, menjelang sepekan terakhir pasca insiden di Jawa Timur maupun Makassar, anak-anak Papua di kota ini sudah merasa aman karena dilindungi aparat keamanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka ia mengimbau kepada anak-anak Papua yang berada di Makassar untuk belajar ataupun bekerja agar tidak merasa sebagai pendatang, tetapi juga sama-sama merasa setanah air dan sebangsa dengan warga setempat.

Selain itu, dia mewakili seluruh mahasiswa Papua di Indonesia meminta agar Presiden Joko Widodo turun langsung ke Papua untuk menyelesaikan persoalan di sana.

Alasannya, mereka berbicara dan bertatap muka langsung. Bukan sekedar menyampaikan permohonan maaf pada warga Papua melalui media sosial seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Kami ingin Bapak Presiden dan Bu Gubernur Jawa Timur datang langsung ke Papua, bukan hanya menyampaikan permohonan maaf lewat medsos," ujarnya.

Baca juga: Makassar deklarasi damai solidaritas untuk Papua
Baca juga: Presiden sampaikan salam persaudaraan untuk masyarakat Papua
Baca juga: Aktivitas warga di Biak Numfor normal

 

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019