"Lelang jabatan yang dilakukan Pemkot Surabaya sebenarnya sudah cukup terlambat. Apalagi ada beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) lain yang juga masih kosong. Bahkan kekosongan itu sudah terjadi di atas lima tahun," kata Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto kepada ANTARA di Surabaya, Minggu.
Baca juga: Ganjar sebut lelang jabatan efektif tangkal jual beli jabatan
Baca juga: Pemprov Babel diminta lelang jabatan sekda terbuka
Baca juga: 74 Pelamar berebut 11 kursi kepala OPD Pemprov Bali
Menurut dia, sepinya peminat lelang jabatan diketahui bahwa mayoritas aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Surabaya itu tidak akan berani tunjuk jari agar dapat mengisi jabatan tertentu. Artinya, lanjut dia, di kalangan mayoritas ASN, akan sangat tabu jika nampak menginginkan suatu jabatan tertentu.
Apalagi, menurutnya, hak melakukan mutasi, rotasi, maupun promosi jabatan di Pemkot Surabaya adalah hak prerogatif wali kota, meski di sana sebenarnya juga harus diwarnai peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
"Kalau diamati selama ini, sebenarnya mutasi, rotasi, promosi jabatan di Pemkot Surabaya terkadang kebijakan sepihak wali kota, meski di sana masih diselimuti peran Baperjakat," ujarnya.
Kalau tiap OPD diminta mengirimkan empat nama untuk ikut seleksi, menurut politikus Partai Demokrat ini tidak akan membawa manfaat yang signifikan, melainkan hanya menambah beban BKD maupun Baperjakat melakukan seleksi.
"Toh pada akhirnya hak untuk memilih siapa yang layak menjadi kepala OPD ada di wali kota," katanya.
Sebaiknya, kata dia, Pemkot Surabaya menempuh langkah yang lebih konkret, seperti halnya wali kota menunjuk beberapa nama yang dinilai selama ini punya kinerja cukup baik dan golongannya sudah cukup untuk mengisi posisi kepala OPD. Kemudian bisa dibentuk panitia untuk menyeleksi peserta pengisian jabatan tersebut.
Ia mengingatkan ada sedikitnya tujuh OPD di Pemkot Surabaya yang mengalami kekosongan jabatan kepala OPD di antaranya Inspektorat, DKRTH, Damkar, Bakesbang Linmas, Diskominfo, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan RSUD Soewandi.
"Saya kira ini akan menjadi catatan buruk bagi Pemerintah Kota Surabaya, jika hingga akhir masa jabatan wali kota posisi beberapa OPD tersebut masih kosong. Artinya di Pemkot, proses peningkatan kapasitas SDM dan regenerasi tidak berjalan dengan baik," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya Mia Santi Dewi sebelumnya mengatakan kepada wartawan sepinya lelang jabatan untuk dua kepala OPD tersebut membuat Pemkot Surabaya menunjuk langsung beberapa pejabat eselon III untuk ikut seleksi sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017.
"Karena tidak ada yang daftar, terus sekarang ada SP (Surat Penunjukan) untuk ikut seleksi." ujarnya.
Menurut dia, untuk masing-masing OPD ada empat pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti tahap seleksi. Hingga saat ini seleksi memasuki tahap asesmen. Setelah habis asesmen, lanjut dia, akan dilanjutkan tahap wawancara kemudian rekam jejak dan terakhir paparan visi misi.
"Hasilnya nanti dikirim ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Nanti bu wali kota akan memilih tiga terbaik dari lima peringkat," katanya.
Berdasarkan informasi yang didapat ada beberapa pejabat eselon III di Pemkot Surabaya yang ditunjuk untuk ikut seleksi JPT Pratama di Diskominfo dan Damkar di antaranya Kepala Bagian Humas, Kepala Bagian organisasi, Sekertaris Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Kepala Bagian Pemerintahan.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
