Rencana pemindahan ibu kota negara sudah dirancang sejak lama
Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi menilai pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan merupakan langkah pemerataan pembangunan, sehingga partainya mendukung penuh rencana pemerintah tersebut.

"Pidato Presiden Jokowi soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan sudah merupakan keputusan final dan mengikat. Kami sangat mendukung karena dengan alasannya adalah untuk pemerataan pembangunan," kata Taufiqulhadi di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan Indonesia bukan hanya Jakarta atau Jawa namun Indonesia itu dari Sabang sampai Marauke.

Karena itu menurut dia, untuk menyambut pemerataan ini, apa pun bisa dikorbankan apalagi hanya sekedar memindahkan ibu kota.

Baca juga: Pengamat : Menteri harus kerja keras pindahkan ibu kota

Baca juga: Anggota DPR: Jika serius, ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota tahun 2020

Baca juga: Perencana dunia bakal bahas rencana pemindahan ibu kota


"Kita jangan terlalu romantis dengan hal-hal yang subjektif. Tetapi baiknya kita harus berpikir jauh ke depan, sebagai mana proklamor Indonesaia Bung Karno," ujarnya.

Dia tidak setuju ketika ada orang yang mengatakan secara historis Ibu Kota tidak bisa dilepaskan dengan Jakarta karena di masa lalu, Bung Karno telah merencanakan pemindahan Ibu kota ke Kalimantan.

Selama bertahun-tahun kemudian menurut dia, gagasan Bung Karno itu masih disambut positif, salah satunya adalah pendapat akademis yang kuat dan menggema yang disampaikan oleh ilmuan besar Indonesia yaitu Dawam Raharjo.

"Beliau mengatakan, pendapat Bung Karno sangat tepat karena dari sudut apapun Kalimantan adalah sangat cocok menjadi ibu kota Indonesia. Kalimantan adalah sebuah pulau yang jarang penduduknya, dan selain akan mendorong pemerataan penduduk, juga akan mendorong pemerataan pembangunan, itu menurut almarhum Dawam," katanya.

Namun menurut dia, sangat lama tidak ada pemimpin Indonesia yang berani memutuskan pemindahan ibu kota kemudian hadir seorang Jokowi yang berani mengambil kebijakan tersebut.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019