Massa ormas Badak Banten desak legislatif terbitkan Perbup BPD

Massa ormas Badak Banten desak legislatif terbitkan Perbup BPD

Massa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)  Badak Banten mendesak legislatif Kabupaten Lebak, Banten dapat menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengoptimalkan kelembagaan pemerintahan  desa. (ANTARA)

Lebak (ANTARA) - Massa dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Badak Banten mendesak legislatif Kabupaten Lebak, Banten dapat menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengoptimalkan kelembagaan pemerintahan desa.

"Kita merasa prihatin selama ini peran dan fungsi BPD itu tidak jelas," kata Koordinator Lapangan Eli Sahroni dalam orasinya, di depan DPRD Kabupaten Lebak, Kamis.

Aksi massa Ormas Badak Banten itu menuntut legislatif setempat dapat memperjuangkan aspirasi agar bupati menerbitkan Perbup BPD.

Berdasarkan kajian Badak Banten hingga tahun 2019, keanggotaan BPD tidak jelas peran dan fungsinya pada pemerintahan desa.

Selain itu, juga validitas keanggotaan diragukan karena banyak yang mengundurkan diri dan meninggal dunia.
Baca juga: 2.760 hektare sawah di Lebak kekeringan, khawatir gagal panen meluas

Namun, mereka itu tidak dilakukan pergantian oleh anggota baru.

Selain itu juga peran Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) yang sangat strategis belum dibenahi.

Padahal, berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor: 140/2017 bahwa keberadaan BKAD cukup vital bagi penguatan kelembagaan desa.
Baca juga: Krisis air bersih dialami sejumlah desa di Kabupaten Lebak

Begitu juga kepengurusan Karang Taruna kabupaten dan kecamatan mengalami ketidakpastian sehubungan banyak SK pengukuhan yang sudah kedaluwarsa.

Karena itu, Badak Banten Kabupaten Lebak menyatakan sikap dan mendesak agar diperjelas BKAD dan karang taruna juga perjelas fungsi dan keanggotaan BPD.

Selain itu, tolak program titipan yang masuk APBdes dan mendesak DPRD membentuk panitia khusus (pansus) tentang pengelolaan dana desa tahun 2017 sampai 2019 yang diduga adanya kelompok orang yang diuntungkan.

Ia juga mendesak aparat hukum dapat mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang DPMD Kabupaten Lebak dan pengadaan buku perpustakaan desa 2019.

"Kami juga mendesak Bupati Iti Oktavia mencopot dan menghentikan pejabat DPMD yang diduga terlibat adanya program titipan," katanya pula.

Kaur Sabhara Polres Lebak Ipda Priyadi mengatakan aksi massa dari Banten Badak yang melakukan unjuk rasa di DPRD setempat berjalan lancar.

"Kami mengerahkan 30 personel dan kondusif," katanya lagi.
Pewarta : Mansyur suryana
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019