Perputaran Uang Di HSU Rp30 Miliar Perhari

Perputaran uang di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai Rp30 miliar perhari atau mencapai tertinggi kedua setelah Kota Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Bupati Hulu Sungai Utara Aunul Hadi di Amuntai, Sabtu mengatakan, tingginya perputaran uang tersebut karena pada satu tahun terakhir, Amuntai telah menjadi kota perdagangan dan kota jasa.

Pada 2011 kata dia, data transaksi di perbankan perputaran uang rata-rata per hari sudah mencapai sekitar Rp25 milyar dan kini diperkirakan rata-rata naik hingga Rp5 miliar.

Hal tersebut didukung oleh meningkatnya usaha masyarakat, yang terlihat dari bertambahnya jumlah kios, rumah toko (ruko), warung dan tempat usaha lainnya, serta semakin bertambahnya jumlah perbankan yang membuka cabang di Kota Amuntai.

Kedepan, kata Aunul, HSU masih berpotensi berkembang menjadi kota jasa dan perdagangan.

"Jika di lihat dari sektor riil HSU hanya kalah dari Kotamadya Banjarmasin yang merupakan ibukota propinsi, dan ini sebuah prestasi yang membanggakan," kata Aunul.

Bahkan sejumlah pedagang obat dan garmen telah menjelma menjadi grosir yang juga memasok perdagangan Kota Banjarmasin dan kabupaten lain, sehingga pada hari -hari tertentu Kota Amuntai banyak dikunjungi warga luar daerah untuk berbelanja.

Melihat prospek ini, pemerintah daerah berkeinginan lebih mengembangkan kawasan Kota Amuntai menjadi tempat tujuan wisata dan kuliner.

Rencana tersebut telah diawali dengan pembangunan pasar rakyat Muara Tapus dan pembangunan siring dikawasan patung itik yang rencananya ingin diteruskan sepanjang dua kilometer hingga ke dermaga ikan banua lima.

"Seandainya siring terus dibangun disepanjang tepian Sungai Balangan tentu bisa dijadikan kawasan untuk rekreasi berikut untuk berjualan warga, dan kawasan tersebut menjadi tujuan wisata kuliner" tutur Aunul yang pada 9 oktober berakhir masa jabatannya sebagai Bupati HSU.

Berkembangnya sektor jasa dan perdagangan ini, menurut dia tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat perkotaan namun juga berimbas bagi masyarakat kepedesaan, berdasarkan urutan rantai usaha atau "multiplayer efect".

Diakuinya, meski sektor riil HSU berkembang, namun sebagai kabupaten tertinggal yang minim sumber daya alam, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) HSU harus diperketat sejak defisit mencapai Rp50 Miliar pada 2011.

"Seluruh anggaran dinas terpaksa harus dipotong sebesar 10 persen untuk memperketat anggaran" ungkapnya.

Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), maka seiring berkembangnya Kota Amuntai dalam sektor jasa dan perdagangan, maka sejumlah retribusi dan pajak daerah yang sesuai dengan peraturan yang ada kini sudah diberlakukan.

"Upaya menggali sumber-sumber PAD ini jangan sampai membebani masyarakat HSU," katanya.

Beberapa kebijakan kenaikan tarif dan retribusi, seperti tarif parkir, tarif PDAM dan pemberlakuan retribusi baru kata bupati, sudah melalui pertimbangan dan survei bahwa kebijakan tarif memang harus dilakukan dan tidak sampai membebani masyarakat.

"Contoh seperti tarif PDAM sudah wajar dinaikkan karena tarif PDAM HSU yang terendah dibanding kabupaten dan kota lainnya di Kalsel" jelas Aunul.

Upaya lain untuk memperketat anggaran keuangan daerah, kata Aunul dengan meneruskan kebijakan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah, guna meminimalisir kebocoran anggaran dari tindakan korupsi.

"Untuk laporan keuangan ke badan pemeriksa keuangan, pada 2012 ini sudah cukup bagus, namun masih lemah pada pengelolaan dan pendataan aset daerah, hal serupa juga dialami hampir semua pemerintah daerah menghadapi permasalahan sama," katanya..

Menurut dia, tidak sedikit aset pemerintah beralih tangan menjadi aset pribadi, seperti mobil dan rumah dinas yang seharusnya dikembalikan kepada pemerintah daerah jika tidak digunakan lagi.

Kerena itu, menurutnya pengelolaan aset daerah harus diperketat dengan penerapan peraturan yang mengikat untuk mengamankan aset daerah ke depannya.