Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, fokus menangani masalah kekerdilan atau (stunting) akibat persoalan gizi.
Kepala bidang ekonomi, SDA dan Infrastruktur Bappelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Radiatam Mardiyah di Amuntai Jumat mengatakan, upaya mengatasi kekerdilan tersebut, kini juga menjadi program pemerintah.
"Pemerintah pusat kini juga sedang fokus untuk melakukan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi," katanya.
Melalui momentum tersebut, tambah dia, pihaknya berupaya memanfaatkan setiap program pusat terkait penanganan masalah gizi, untuk diarahkan untuk menurunkan angka kekerdilan akibat persoalan gizi (stunting) didaerahnya.
"Melalui gerakan nasional ini di kabupaten/ kota termasuk HSU juga dipersiapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang kita arahkan diantaranya untuk menurunkan angka kasus stunting," ujar Radiatam.
Dia mengatakan, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) juga melibatkan Balai POM di HSU, Dinas Kesehatan untuk mengawasi kualitas pangan dan jajanan dari bahan beracun dan berbahaya.
Dikatakan, Bappelitbangda HSU sedang mempersiapkan draf pembentukan tim dan pembagian program kerja RAD-PG tahun 2019 sebelum diajukan kepada Bupati HSU.
"Mengacu pada RAP-PG Kalsel sebenarnya program ini memiliki periode 2017-2021," katanya.
Dikatakan, tim ketahanan pangan yang terdiri atas beberapa Instansi terkait sebelumnya juga sudah melaksanakan lima pilar seperti perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksebelitas pangan yang beragam, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta kelembagaan pangan dan gizi.
Namun pada pelaksanaan program dan kegiatan RAD-PG kali ini memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai seiring Perpres nomor 83 tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi.
"Melalui pencapaian sasaran inilah Bappelitbangda akan membagi SKPD terkait untuk mencapai sasaran," terangnya.
Ia menjelaskan, saat ini pembentukan tim RAD-PG Kabupaten HSU masih dalam penyusunam draf, mencari masukan dari SKPD, menentukan pejabat atau staf di SKPD untuk terlibat.
"Jadi secara individu yang akan terlibat dalam RAD-PG tidak mesti pejabat, bila staf lebih peduli dan berpengetahuan cukup akan program ini tentu akan dilibatkan," ungkap Radiatam.
Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Falhruddin mengatakan, upaya ketahanan pangan dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pertanian, Disperindag, Perikanan, Peternakan dan instansi terkait.
"Melalui RAD -PG kerja sama bahkan lebih luas lagi karena tidak hanya ketahanan pangan melainkan pengawasan akan kualitas gizi dan kesehatan," pungkasnya.
Pemkab Hulu Sungai Utara fokus atasi kekerdilan
Jumat, 25 Januari 2019 8:04 WIB
Melalui gerakan nasional ini di kabupaten/ kota termasuk HSU juga dipersiapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang kita arahkan diantaranya untuk menurunkan angka kasus Stunting,