Paringin, (Antaranews Kalsel) - Masyarakat Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, membutuhkan pemeliharaaan dan perbaikan serta penambahan akses jalan untuk berbagai macam aktivitas sehari-hari.
Wakil Bupati Balangan, H Syaifullah ditemui di kantornya mengatakan, bahwa saat ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah akses jalan.
"Yang diperlukan masyarakat adalah perbaikan infrastruktur jalan, baik jalan kabupaten maupun jalan-jalan pedesaan," ungkapnya.
Kedepannya lanjut H Syaifullah, pemerintah Kabupaten Balangan bukan hanya melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan, namun juga berharap bisa menambah akses-akses jalan agar bisa terbuka lebih luas.
"Melalui infrastruktur jalan yang baik, maka integrasi antardesa dan antarkecamatan, akan lebih memudahkan masyarakat untuk beraktivitas," tuturnya.
Saat tambah dia, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat minim. Namun semua itu bisa diupayakan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Untuk anggaran dari APBD, kondisinya sangat minim. Mestinya dari pemerintah daerah harus mengupayakan dari dana APBN yang banyak tersedia, tinggal dari pemerintah itu sendiri lebih maksimal untuk menjalin komunikasi dengan Kementerian PUPR di pusat," paparnya.
Selain itu ada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bisa dimanfaatkan untuk perbaikan serta penambahan akses-akses jalan, dengan prosedur yang benar.
"Dana Alokasi Khusus setiap tahun namanya bisa berubah-ubah, tapi pada dasarnya semua sama saja untuk pemanfaatannya. Cara perumusannya tentunya dari PUPR Balangan mengajukan dokumen ataupun proposal yang sudah dilakuka survei di lapangan, lalu di ajukan ke Kementerian PUPR Balangan bersama dengan kepala daerah agar terjalin silaturahmi dengan Pemerintah Pusat," pungkasnya.
Video - Warga Balangan membutuhkan akses Jalan
Minggu, 15 Juli 2018 0:47 WIB
"Untuk anggaran dari APBD, kondisi saat ini tentunya sangat minim. Mestinya dari Pemerintah Daerah harus mengupayakan dari dana APBN yang banyak tersedia, tinggal dari pemerintah itu sendiri lebih maksimal untuk menjalin komunikasi dengan Kementerian