Kotabaru, (Antaranewws Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, merekomendasikan dengan 25 catatan strategis terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati untuk anggaran 2017.
Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah yang memimpin sidang paripurna, didampingi wakil ketua M Arif dan H Mukhni AF serta dihadiri Bupati H Sayed Jafar, Selasa menegaskan salah satu agenda penting forum tersebut yakni mendengarkan tanggapan akhir berupa rekomendasi dewan terhadap LKPj bupati.
Mewakili pimpinan sidang, Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Hamka Mamang yang membacakan rekomendasi dewan mengawalinya dengan apresiasi terhadap kerja keras bupati dan wakil bupati serta seluruh jajarannya dalam upaya penyelenggaraan pembangunan di segala aspek kehidupan di Kotabaru.
"Namun demikian selaku mitra penyelenggara pemerintah daerah, DPRD tentunya ingin menyampaikan beberapa catatan penting dan mendasar," katanya.
Tetapi perlu dipahami oleh semua pihak, lanjut Hamka, khususnya bupati bahwa catatan atau rekomendasi ini kami sampaikan sebagai wujud kasih sayang dan kebersamaan kita dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Kotabaru.
Secara umum, keseluruhan rekomendasi legislatif yang disampaikan kepada bupati lebih didominasi pada isu strategis dalam menunjang visi pembangunan daerah tahun 2016-2021, berupa pembangunan infrastruktur.
Sedikitnya terdapat 12 poin dari 25 rekomendasi yang disampaikan, merupakan catatan seputar program yang menitik beratkan pada sektor atau bidang infrastruktur, diantaranya menyangkut peningkatan pembangunan jalan, kelanjutan pembangunan rumah sakit dan tindak lanjut mega proyek jembatan pulau laut.
Hal yang juga dinilai sangat penting dan perlu perhatian, yakni terkait realisasi dan capaian kinerja sejumlah SKPD. Selain itu juga mengenai masih rendahnya capaian penerimaan asli daerah (PAD) yang perlu menjadi perhatian bagi eksekutif.
"Sektor pendapatan tahun anggaran 2017, khususnya PAD yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, antara lain pendapatan yang sah turun Rp22 miliar," kata Hamka Mamang.
Demikian juga dana perimbangan khususnya dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan dana alokasi umum yang jumlahnya menurun sekitar Rp75 miliar. Walaupun demikian dana dari sektor dana alokasi khusus (DAK) meningkat sebesar Rp19 miliar.
Menurutnya, Rendahnya realisasi tingkat pendapatan juga disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli daerah dari target Rp135 miliar lebih, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp118 miliar lebih atau hanya sekitar 87 persen.
Perlu adanya strategi yang jitu dalam penggalian dana pendapatan asli daerah ini.
Kalau selama ini dalam setiap dokumen baik APBD maupun LKPj strategi atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target penerimaan PAD selalu copy paste dari tahun ke tahun, juga hanya berupa narasi tentang intensifikasi, serta efektivitas penerimaan.
Maka kedepan diharapkan agar strategi tersebut benar-benar dilaksanakan.
Salah satu contoh penerimaan dari pajak pengelolaan sarang burung walet, diketahui bahwa pengelola sarang burung walet di Kotabaru saat ini begitu menjamur, tetapi tidak disikapi dengan memanfaatkan potensi ini sebagai sumber penerimaan yang potensial, menurut kami perlu ada evaluasi yang serius untuk mengatasi masalah ini.
DPRD Rekomendasi 25 catatan terkait LKPJ Bupati
Rabu, 11 April 2018 6:32 WIB
Perlu adanya strategi yang jitu dalam penggalian dana pendapatan asli daerah ini