Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tergabung dalam panitia khusus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan mengharapkan pemerintah bisa menggaet investor yang bersedia membangun pembangkit listrik.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Kelistrikan Drs H Fikri di Banjarmasin Senin, sebelum rapat paripurna DPRD provinsi setempat mengatakan, dengan masuknya perusahaan swasta sektor kelistrikan akan mampu membuat kelistrikan Kalsel semakin handal.
Mendukung upaya tersebut, kata dia, kini DPRD Kalsel sedang menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.
"Melalui perda tersebut, ke depan kelistrikan di Kalsel diharapkan akan semakin handal," katanya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu menjelaskan, kehandalan kelistrikan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Kualitas antara lain ketersediaan daya listrik yang berlebih serta pelayanan prima.
"Misal kalau terjadi gangguan segera perbaikan atau memanfaatkan cadangan," katanya.
Sedangkan kuantitas, lanjut Fikri yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel tersebut, berkaitan dengan jangkauan pelayaan atau jumlah wilayah dan kepala keluarga yang terlayani, minimal bisa menikmati penerangan listrik.
"Karenanya dengan keberadaan perda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan nanti ada investor/perusahaan swasta yang membangun pembangkit listrik di Kalsel dan juga memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat umum," ujarnya.
Kemudian, lanjutnya, dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan swasta/investor kelistrikan, maka ke depan Kalsel tidak terlalu ketergantungan lagi terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk kebutuhan penduduk setempat mengenai penerangan.
"Kita berharap, dengan keberadaan perusahaan listrik swasta nanti, bisa menjadi saingan sehat bagi PLN dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal kelistrikan," demikian Fikir.
Sebelumnya Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan, perlu rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di provinsinya yang kini berpenduduk lebih dari empat juta jiwa.
Menurut orang nomor satu di jajaran pemprov tersebut, kebutuhan ketenagalistrikan secara keseluruhan terus bertambah, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta pembangunan.
"Rasio kebutuhan ketenagalistrikan Kalsel sekarang yang berpenduduk empat juta jiwa lebih tentu berbeda ketika sebelum era otonomi daerah yang hanya 11 kabupaten/kota serta berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa," demikian Sahbirin.
DPRD Kalsel harapkan pemerintah gaet investor kelistrikan
Selasa, 10 April 2018 6:04 WIB
perlu rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di provinsinya yang kini berpenduduk lebih dari empat juta jiwa