Penyerahan laporan tersebut dilakukan Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor bersamaan Provinsi Kalsel dan kepala daerah se-Kalsel lainnya berlangsung di Kantor Perwakilan BPK-RI, Jalan A Yani Km 32,5 Banjarbaru itu ditandai penandatangan berita acara penyerahan oleh masing-masing kepala daerah dihadapan Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Tomanda Syaifullah.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Tomanda Syaifullah mengatakan, penyerahan LHP dan LKPD serta pengeluaran dana bantuan keuangan parpol tahun ini tepat waktu, sehingga pelaksanaannya bisa dilakukan bersamaan.
Kepala BPK Perwakilan Kalsel yang baru menjabat sekitar seminggu itu menerangkan, Kalsel merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh daerahnya mendapatkan opini WTP.
Untuk itu, dia mengharapkan, predikat positif tersebut hendaknya bisa dipertahankan hingga akan datang.
Tomanda juga mengatakan, penyerahan LKPD, LHP dan laporan pengeluaran dana bantuan keuangan parpol ini untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan akan disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.
Tujuan dilakukannya pemeriksaan, sebut Tomanda, untuk memberikan opini atau pendapat atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosores), kepatuhan terhadap perundang-undangan dan aktivitas sistem pengendalian intern.
Diterangkan, opini WTP pada entitas pemerintahan selama ini dihubungakan dengan kesejahteraan masyarakat.
Padahal, sebut dia, seharusnya pengelolaan keuangan negara berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan di masyarakat.
Pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, sebutnya, dapat dilihat dari indikator-indikator makro perekonomian melalui tingkat pengangguran, tingkat inflasi, tingkat GINI rasio, dan tingkat indeks pembangunan manusia (IPM).
Terpisah, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengucapkan rasa syukur atas laporan keuangan Pemprov Kalsel Tahun 2016 kembali mendapatkan opini WTP dari BPK-RI. \
Gubernur yang akrap disapa Paman Birin itu pun berharap, diera kepemimpinannya laporan keuangan Pemprov Kalsel selalu bisa mempertahankan opini WTP dari tim BPK-RI.
Dia menyadari, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bukan semata untuk menemukan kelemahan namun lebih ditekankan pada upaya menghasilkan masukan, saran dan rekomendasi BPK-RI untuk Pemprov Kalsel guna memperbaiki serta meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dimasa mendatang.
Untuk itu, gubernur mengajak, semua untuk bersama-sama menjadi penyelenggara pemerintahan yang taat dan patuh terhadap aturan.
“Mari kita budayakan tertib administrasi, efisiensi dan transparansi dalam penggunaan keuangan negara,” imbaunya.
Pewarta: AriantoEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
