"Dana untuk akreditasi sekolah seharusnya dianggarkan melalui APBD Kabupaten agar semua sekolah bisa terakreditasi," jelas anggota Komisi I Kusmadi Uwis di Tanjung, Rabu.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah setempat.
Selain membahas soal akreditasi sekolah para wakil rakyat ini juga meminta perhatian daerah untuk akreditasi rumah sakit serta nasib para tenaga kerja kontraknya ungkap anggota komisi lainnya Maksum Dahlan.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Rizali Noor menjelaskan dari 220 Sekolah Dasar hanya 14 sekolah yang belum terakreditasi dan SMP satu sekolah.
`Selama ini akreditasi sekolah hanya menggunakan dana APBD Provinsi Kalsel karena keterbatasan anggaran daerah," jelas Rizali.
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Herwandi menambahkan selain mengupayakan sekolah terakreditas termasuk peningkatan akreditasinya.
"Kita juga menginventarisasi sekolah yang masa akreditasinya hampir habis," jelas Herwandi.
Untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 33 sekolah sudah terakreditasi, Madrasah Tsanawiyah 23 sekolah dan Madrasah Aliyah 12 sekolah.
Rapat koordinasi sendiri dipimpin anggota Komisi 1 Zainal Ilmi Mahrudi dihadiri anggotanya antara lain Sriyono, Nabahan Fizi, Zainal Abidin, Nunci dan Maksum Dahlan.