Martapura (ANTARA) - Wakil Bupati Banjar, Kalimantan Selatan, Said Idrus Al Habsyi menegaskan komitmen pemerintah daerah mengawal hak masyarakat terdampak pembangunan Bendungan Riam Kiwa agar proses pendataan hingga penilaian objek terdampak berjalan sesuai ketentuan dan transparan.

 

"Kelancaran pembangunan harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak masyarakat. Karena itu, setiap tahapan pendataan, identifikasi hingga penilaian harus dilakukan secara cermat agar tidak merugikan warga terdampak," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Jakarta, Rabu.

 

Said Idrus mengatakan, pemerintah daerah memberi perhatian terhadap kepastian penanganan dampak sosial kemasyarakatan, termasuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan memeriksa data objek terdampak dan menyampaikan keberatan apabila ditemukan ketidaksesuaian.


Baca juga: Bupati Banjar apresiasi percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa
 

Berdasarkan perkembangan inventarisasi dan identifikasi, terdapat 580 bidang tanah masuk pendataan dan sebanyak 246 bidang telah selesai diwawancarai, sedangkan 334 bidang lainnya dijadwalkan mengikuti wawancara lanjutan.

 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 bidang diusulkan menjadi prioritas awal untuk proses penilaian atau appraisal Tahap I, sementara 505 bidang lainnya masih memerlukan tindak lanjut kesiapan data dan administrasi.

 

Adapun daftar nominatif Tahap I sebanyak 246 bidang telah diserahkan terdiri atas 72 bidang areal jalan, 46 bidang areal konstruksi, dan 128 bidang areal genangan. Penyerahan berikutnya direncanakan pada 9 November 2026.


Baca juga: Pemprov Kalsel siapkan skema tali asih warga terdampak pembangunan bendungan
 

Selain bidang tanah, inventarisasi juga mencakup tanaman tumbuh di atas lahan terdampak, seperti sungkai, jengkol, karet dan halaban yang menjadi bagian dari objek pendataan.

 

Wakil Bupati berharap koordinasi lintas instansi dapat memastikan seluruh proses berjalan tertib, mulai dari verifikasi dan validasi data, pengumuman, penanganan keberatan hingga penilaian dan penetapan pemberian santunan sesuai ketentuan.

 

"Pemerintah Kabupaten Banjar akan terus mengawal proses tersebut agar pembangunan Bendungan Riam Kiwa dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat terdampak," katanya. 

 

 



Pewarta: Yose Rizal
Editor : Mahdani

COPYRIGHT © ANTARA 2026