Barabai (ANTARA) - Kapolres Hulu Sungai Tengah (HST), AKBP Jupri JHP Tampubolon mendukung penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui sinergi kepolisian, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
“Pencegahan karhutla membutuhkan sinergi kepolisian, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Deteksi dini serta pelaporan cepat menjadi langkah penting agar kebakaran bisa segera ditangani sebelum meluas,” kata Kapolres Jupri usai mengikuti Zoom Meeting Optimalisasi Peran Lurah dan Kepala Desa dalam Penanggulangan Karhutla di Wilayah Kalsel di Aula Bhayangkara Polres HST, Kamis.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dan Gubernur Kalsel Muhidin yang menekankan pentingnya keterlibatan lurah serta kepala desa dalam mendeteksi dan mencegah kebakaran sejak dini.
Kapolres Jupri JHP Tampubolon menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama pemerintah desa yang berada paling dekat dengan masyarakat dan wilayah rawan kebakaran.
Baca juga: Objek Wisata Batu Benawa HST buka layanan pengaduan pengunjung
Menurutnya, koordinasi pemerintah desa bersama perangkat desa, ketua RT dan RW, serta masyarakat perlu diperkuat untuk memantau kondisi lingkungan dan melaporkan kemunculan titik api kepada petugas.
"Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan," ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan pentingnya mengoptimalkan peran lurah dan kepala desa dalam mengajak masyarakat melakukan pencegahan, mitigasi, hingga penanganan karhutla.
Baca juga: Pemkab HST dorong kepastian pembinaan pemuda dan atlet lewat raperda baru
“Kami ingin mengoptimalkan peran para lurah dan kepala desa untuk mengajak masyarakat bersama-sama melakukan upaya pencegahan, mitigasi, hingga penanganan karhutla,” ujar Kapolda melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Nur Khamid.
Kapolda menyebut penanganan karhutla yang telah berlangsung lebih dari dua bulan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Polda Kalsel juga memaksimalkan Operasi Aman Nusa dengan melibatkan sekitar 800 personel hingga akhir Oktober 2026.
Selain pemadaman, penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana karhutla terus berjalan. Hingga kegiatan tersebut berlangsung, telah diterbitkan 23 laporan polisi, terdiri atas 11 perkara yang melibatkan perorangan dan 12 perkara yang melibatkan korporasi.
Polda Kalsel bersama Pemprov Kalsel juga menyiapkan peralatan pencampur serta bahan baku cairan surfaktan untuk mendukung penanganan kebakaran di wilayah kabupaten dan kota.
Kemudian, Gubernur Kalsel H. Muhidin menyoroti penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk keberadaan lahan terlantar yang berpotensi terbakar saat musim kemarau.
“Sesuai regulasi dan undang-undang, lahan terlantar yang tidak dikerjakan selama lima tahun seharusnya dikuasai atau diambil alih oleh negara. Namun selama ini banyak lahan milik perusahaan atau perseorangan yang dibiarkan terlantar begitu saja. Ketika terjadi kebakaran, pemilik tidak ikut memadamkan dan beban penanganan justru dialihkan kepada Satgas, TNI, Polri, serta relawan,” tegas Muhidin.
Untuk mengantisipasi kebakaran, Pemprov Kalsel mengusulkan percepatan mekanisme pelaporan lahan terlantar kepada pemerintah pusat. Pemerintah provinsi juga menyiapkan strategi teknis berupa penambahan embung dan kanal air di titik rawan.
Sarana tersebut diharapkan membantu menyediakan pasokan air bagi petugas sekaligus mendukung pembasahan dan pendinginan lahan gambut yang terbakar.
Muhidin juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran meluas dan menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan serta aktivitas warga.
Berdasarkan prediksi BMKG yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, musim kemarau diperkirakan berlanjut hingga minggu ketiga November 2026. Kondisi ini membuat kesiapsiagaan dan koordinasi antarpihak perlu terus ditingkatkan.
"Penguatan peran pemerintah desa, dukungan kepolisian, serta kesiapan sarana pemadaman diharapkan dapat mempercepat penanganan titik api dan menekan risiko karhutla di Kalimantan Selatan," imbuhnya.
Pewarta: Muhammad HidayatullahEditor : Sukarli
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.