Banjarbaru (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syahrial menegaskan kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 menjadi wujud komitmen bersama legislatif dan eksekutif.
"Komitmen itu diwujudkan untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan efektif, akuntabel, dan tentu berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujarnya usai memimpin rapat paripurna di Graha Paripurna Gedung DPRD Banjarbaru, Kamis.
Menurut Syahrial, penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS harus menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan Kota Banjarbaru.
Baca juga: Banjarbaru perkuat daya saing investasi lewat layanan perizinan prima
Syahrial menegaskan DPRD berkomitmen mengawal setiap tahapan penyusunan APBD agar pelaksanaan program pembangunan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Sinergi antara DPRD dan pemerintah kota menjadi faktor penting menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, terutama menghadapi berbagai tantangan pembangunan pada tahun anggaran mendatang," ungkapnya.
Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby dalam sambutan dibacakan Sekretaris Daerah Sirajoni menyebut penyusunan KUA dan PPAS 2027 mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional sebagai upaya memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.
Baca juga: Ketua DPRD Syahrial minta pejabat baru komitmen berikan pelayanan terbaik
"Melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD, disepakati proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,207 triliun," sebut Sirajoni.
Sementara, besaran belanja daerah pada tahun depan diproyeksikan mencapai Rp1,377 triliun dengan defisit anggaran yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.
Sirajoni pada rapat yang sama di depan anggota DPRD dan jajaran Pemkot Banjarbaru menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026.
Pewarta: Yose RizalEditor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
