Skor yang dicapai untuk menjadi percontohan desa antikorupsi di atas 90, jika kurang akan dibina lagi,
Kandangan (ANTARA) - Desa Karang Jawa Muka, Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi calon percontohan desa antikorupsi, ditandai dengan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Selasa.
Adapun Desa Karang Jawa Muka sendiri telah dipilih menjadi calon percontohan, sudah melalui berbagai observasi yang dilakukan Dinas PMDPPPA HSS, Dinas Kominfo SP HSS, dan Inspektorat daerah setempat.
"Kita dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS berkomitmen penuh dalam membina desa-desa, dalam hal tata pengelolaan dana desa dan pertanggungjawaban, serta terus melanjutkan dukungan," kata bupati dalam pembukaan bimtek.
Bupati menjelaskan, pihaknya pun menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) HSS dalam memberikan pendampingan hukum, terkait pengelolaan dana desa yang akuntabel,
Baca juga: Bupati HSS hadiri milad ke-51 MUI di Ponpes Dalpa Kandangan
“Kami dengan Kejaksaan dalam dua tahun ini rutin melakukan penyuluhan hukum,” ucap bupati.
Dan pihaknya berharap, melalui Bimtek dari KPK maka kepala desa, BPD dan perangkat desa, lebih mendalami dan memahami lagi pencegahan korupsi.
Hal ini menurut bupati karena korupsi tidak hanya manipulasi keuangan, tetapi juga gratifikasi, kurang integritas, dan nepotisme.
Ia berharap, desa lainnya juga bisa seperti Desa Karang Jawa Muka, sehingga tidak ada yang bermasalah tentang pengelolaan dana desa.
Sementara itu, Wakil Kepala Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Masyarakat KPK RI Ariz Dedy Arham mengatakan, pihaknya akan melakukan penilaian pada Oktober 2026.
Penilaian dilakukan dengan Kementerian Desa, dan kementerian terkait. Indikator penilaian yakni tata kelola, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
Baca juga: Sekda HSS hadiri serah terima program khitanan massal
“Skor yang dicapai untuk menjadi percontohan desa antikorupsi di atas 90, jika kurang akan dibina lagi, dan sejak 2021 sampai 2025 lalu sudah di 245 desa percontohan.” terangnya.
Ditambahkan dia, desa masih banyak, tapi pihaknya mengejar kualitas, Dengan harapan betul-betul menjadi contoh, bagaimana mengelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan antikorupsi.
Turut berhadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI.
Kemudian, Wakil Bupati HSS Suriani, Inspektur Kabupaten Kiki Rahmawaty, Kepala Dinas PMDPPA M Taufiqurrahman, Kepala Dinas Kominfo SP Hendro Martono, dan Camat Padang Batung.
Pewarta: FathurrahmanEditor : Sukarli
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
