Wali Kota Banjarbaru instruksikan stop pemborosan dan inovatif gali pendapatan

Banjarbaru (ANTARA) - Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Erna Lisa Halaby instruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menghentikan pemborosan anggaran dan lebih inovatif menggali sumber Pendapatan Asli Daerah.

"Kami sudah menyampaikan instruksi itu kepada pimpinan SKPD pada rapat koordinasi bulanan sehingga mereka harus mampu menjalankan instruksi di satuan kerja masing-masing," ujarnya di Banjarbaru, Selasa.

Sebelumnya, wali kota bersama Sekda Sirajoni memimpin rapat koordinasi pimpinan SKPD dalam rangka evaluasi kinerja dan menyelaraskan program kerja di Aula Gawi Sabarataan Pemkot Banjarbaru, Senin (8/6).

Salah satu instruksi yang ditekankan wali kota perempuan pertama di Kota Banjarbaru itu terkait pemborosan anggaran yang harus dihindari dan inovasi setiap SKPD menggali potensi pendapatan daerah.

"Seluruh perangkat daerah fokus pada efisiensi dan juga optimalisasi belanja serta menghindari pemborosan yang tidak perlu. Setiap SKPD harus inovatif mencari sumber PAD lainnya yang sah sesuai peraturan," pesannya.

Lisa juga mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menjadi satu-satunya Pemkot yang telah menindaklanjuti 100 persen hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurut dia, capaian itu harus menjadi motivasi seluruh jajaran Pemkot untuk terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan produktif.

"Pimpinan SKPD bersama jajarannya harus berfokus pada efisiensi dan optimalisasi belanja termasuk juga menghindari pengeluaran yang tidak memberi dampak langsung kepada masyarakat," tegasnya.

Lisa juga meminta dilakukan evaluasi penyaluran dana hibah secara selektif sesuai kebutuhan riil dan prioritas pembangunan daerah termasuk dana insentif fiskal sebesar Rp3 miliar yang diterima Kota Banjarbaru.

"Sektor pelayanan publik kami minta seluruh program kerja setiap SKPD harus berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta bebas dari praktik pungutan liar. Berikan pelayanan yang terbaik," tegasnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.