Irjen Kemenkum tekankan disiplin dan keteladanan aparatur

Satu keteladanan lebih baik daripada seribu arahan, pemimpin harus mampu menjadi contoh, melindungi, menghargai anggota, dan membangun jajaran yang solid, loyal, serta berintegritas

Banjarmasin (ANTARA) - Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI Komjen Pol Hendro Pandowo menekankan disiplin dan keteladanan aparatur untuk melaksanakan tugas dengan amanah dan penuh integritas.

"Satu keteladanan lebih baik daripada seribu arahan, pemimpin harus mampu menjadi contoh, melindungi, menghargai anggota, dan membangun jajaran yang solid, loyal, serta berintegritas,” kata dia di Banjarmasin, Kamis.

Saat kegiatan penguatan pengawasan internal di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel), Hendro menyatakan
pentingnya penguatan pengawasan internal, penyelesaian tindak lanjut temuan, peningkatan integritas aparatur, serta pencegahan pelanggaran disiplin dan etika di lingkungan Kemenkum.

Hendro pun mengingatkan agar menghindari setiap bentuk pelanggaran, baik disiplin maupun etika, serta segera selesaikan tindak lanjut temuan berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal juga mengapresiasi Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem beserta jajaran atas upaya dalam menindaklanjuti temuan pengawasan internal dan eksternal, serta atas penerimaan, pelayanan, dan kerja sama yang baik pada kegiatan itu.

Baca juga: Peringati Hari Lahir Pancasila 2026, Kanwil Kemenkum Kalsel teguhkan komitmen kebangsaan

Hendro hadir dalam rangkaian monitoring dan evaluasi pengawasan serta audit kinerja program atas penyelenggaraan bantuan hukum tahun anggaran 2025 di Kalimantan Selatan.

Kakanwil Alex melaporkan kondisi umum kantor wilayah, perkembangan pembangunan gedung baru, serta pelaksanaan layanan bantuan hukum di Kalimantan Selatan.

Saat ini layanan bantuan hukum di Kalimantan Selatan didukung oleh 11 Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi.

Alex turut menegaskan komitmen memperluas akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu melalui optimalisasi layanan bantuan hukum, penguatan pengawasan daerah bantuan hukum, serta sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI Komjen Pol Hendro Pandowo bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. (ANTARA/Firman)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.