Wabup HSS: Penanggulangan kemiskinan prioritas utama pembangunan daerah

Kemiskinan bukan hanya persoalan angka, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat,

Kandangan (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suriani menyampaikan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah.

"Hal ini sejalan dengan pelaksanaan trisula pembangunan, yakni pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan," kata wabup saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) kemiskinan dan risiko pembangunan tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Pendopo Bupati HSS, Kandangan, Kamis.

Dijelaskan wabup, kemiskinan bukan hanya persoalan angka, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara terintegrasi, terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Baca juga: Festival permainan tradisional KPOTI HSS semarakkan peringatan Hardiknas

Pada kesempatan tersebut, wabup menekankan beberapa poin penting kepada seluruh peserta rakor.

Pertama, pentingnya memastikan data kemiskinan yang akurat dan mutakhir agar setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, perlunya memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mulai dari perangkat daerah hingga pemerintah kecamatan dan desa.

Ketiga, seluruh program pemerintah diharapkan berfokus pada kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, bukan sekadar bersifat administratif.

Keempat, pemerintah daerah terus mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Baca juga: Puluhan perajin HSS ikuti pendampingan sentra IKM kerajinan bambu

"Saya mengingatkan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan tidak hanya diukur dari capaian statistik semata, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di tengah masyarakat," ucapnya.

Terakhir, wabup mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat, untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten HSS yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Turut berhadir dalam rakor, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Tim Pakar Pendampingan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten HSS, para Kepala OPD lingkup Pemkab HSS.

Kemudian, para kepala bagian Setda HSS, para camat se-HSS, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, pihak swasta, Ketua Baznas Kabupaten HSS, serta pimpinan organisasi, asosiasi, badan, dan profesi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.