Rantau, (Antaranews Kalsel) - Bupati Tapin HM Arfin Arpan, menghadiri pertemuan Focus Group Discussion (FGD) tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan permasalahnnya.
"Pemkab Tapin tiga tahun terakhir telah
mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut dari BPK RI, namun ada beberapa yang perlu
ditindaklanjuti terkait laporan di daerah, dan perlu dibahas dalam pertemuan
FGD ini, sehingga ke depan pengelolaan keuangan dan administrasinya
bisa lebih baik lagi. Apalagi Bupati dan Inspektur juga sudah
mendatangani komitmen itu," kata Bupati Tapin HM Arifin Arpan.
Bupati Tapin HM Arfin Arpan,di dampingi Sekda H. Rahmadi, Kepala Inspektorat H. Abdul Hamid, Kabag Umum serta Kabag Humas turut hadir di kegiatan yang dihadiri seluruh kepala derah se Kalimantan tersebut diantaranya Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor, Gubernur Kaltara Irianto Lamberi.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2016 telah mendapatkan WTP, walaupun ada beberapa catatan atau rekomendasi BPK untuk dilakukan perbaikan oleh Pemkab Tapin.
Dalam pertemuan FGD, BPK mengajak para kepala daerah untuk berkomitmen menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari hasil audit yang sudah dilakukan.
Sehingga pada kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen dari masing-masing kepala daerah sebagai wujud keseriusan dalam mendukung dan menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi BPK di masing-masing daerah.
Acara FGD tersebut sendiri dibuka oleh Anggota VI BPK RI H. Harry Azhar Aziz, yang sekaligus memberikan arahan agar kepala daerah dapat memperkuat kedudukan Inspektorat melalui Perda atau Perbup agar Inspektorat dapat bekerja secara maksimal.
Sebelumnya juga ada beberapa harapan yang disampaikan BPK, di antaranya agar ke depan Kabupaten/ Kota dapat memperbaiki dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang merupakaan catatan.
Bupati Tapin Hadiri FGD BPK RI
Senin, 16 Oktober 2017 5:28 WIB
Pemerintah Kabupaten Tapin selama tiga Tahun terakhir ini telah mendapatkan WTP berturut-turut dari BPK RI, namun ada beberapa perlu tindak lanjut terkait laporan didaerah dan perlu dibahas dalam pertemuan FGD ini, sehingga ke depan pengelolaan keuan