Banjarmasin (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas bencana terhadap ketahanan pangan di provinsi setempat di Banjarmasin, Selasa.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel H Suripno Sumas, didampingi Sekretaris Komisi II H Jahrian itu mengevaluasi bencana tahun 2025 serta rencana penanggulangannya tahun 2026.
RDP tersebut, selain membicarakan rencana penanggulangan bencana banjir, juga upaya meminimalkan dampak El Nino, seperti kemarau panjang tahun 2026 dengan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalsel.
Sebagaimana keterangan Kepala BMKG Kalsel Klaus Johannes Apoh Damanik, provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini pada 2026 akan alami kemarau enam bulan mulai Mei dan puncaknya Juli-Agustus.
Oleh karenanya, petani Kalsel diimbau agar melakukan tanam padi lebih awal dari biasanya, sehingga ketika menuju kemarau panjang sudah panen atau pertanaman tidak terganggu.
Sementara, Kepala Proyek Bendungan di Kalsel mengatakan, awal kemarau di provinsi setempat masih berair serta masih memungkinkan untuk tanam padi.
"Berbeda dengan Jawa - Bali, kalau sudah musim kemarau kering dan tidak bisa bercocok tanam. Sedangkan bendungan di Kalsel pada awal kemarau juga masih memungkinkan mengalirkan air untuk irigasi pertanian," katanya.
Terkait pencegahan dan penanggulangan banjir, dia mengatakan, dengan keberadaan bendung bisa sebagai penampungan air serta pengendali banjir.
Di Kalsel sekarang terdapat sejumlah embung (tempat penampungan air dan regulasi banjir) , serta bendungan seperti Riam Kanan Kabupaten Banjar, di Tapin dan Kabupaten Balangan juga sebagai pengendali banjir.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
