DPRD Banjarbaru dorong penyelarasan pembangunan Pemkot-Pemprov

Banjarbaru (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru mendorong penyelarasan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hingga pemerintah pusat.

Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengatakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus mampu mewujudkan keselarasan pembangunan seluruh tingkatan itu.

"Tentunya sesuai rencana kerja dan juga rencana jangka menengah yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat sampai ke level paling bawah yakni kabupaten dan kota," ujar Rizky di Banjarbaru, Sabtu.

Menurut Rizky, DPRD sebagai representasi masyarakat turut berpartisipasi dalam Musrenbang melalui pengajuan pokok-pokok pikiran berasal dari berbagai aspirasi masyarakat, termasuk hasil reses.

Baca juga: Musrenbang Banjarbaru fokuskan solusi urbanisasi dan ekonomi

Rizky menekankan, efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah termasuk Pemkot harus diimbangi perencanaan yang matang sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun duplikasi usulan program.

"Kami berharap dengan anggaran yang terus diefisiensi, tidak terjadi tumpang tindih atau kesamaan usulan dalam rencana kerja sehingga tidak terjadi pemborosan," ucap politisi Partai Golkar itu.

Dikatakan Rizky, DPRD bersama Pemkot Banjarbaru juga akan mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang masih dalam proses penyusunan dan akan dipilah program bermanfaat bagi masyarakat.

"Tidak ada lagi usulan yang hanya sekadar diusulkan tapi tidak ada dampaknya ke masyarakat dan kami ingin pembangunan ke depan yang dihasilkan melalui musrenbang sesuai fokus yang ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, mengatakan pembangunan Banjarbaru pada 2027 difokuskan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) serta penataan kota yang terintegrasi.

Menurut Lisa, Musrenbang bukan sekadar tahapan formal dalam proses perencanaan, melainkan menjadi ruang dialog terbuka pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di kota setempat.

"Musrenbang ini bukan hanya tahapan formal perencanaan, tetapi juga ruang dialog terbuka antara pemkot dengan seluruh stakeholder memastikan arah kebijakan benar-benar bisa menjawab kebutuhan riil masyarakat," tuturnya.

Lisa menyoroti perubahan signifikan yang dialami Kota Banjarbaru sejak ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalsel pada 2022, yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi dan migrasi.

"Kondisi itu menghadirkan tantangan dalam pemerataan pembangunan, penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik berimplikasi pada kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks," kata Lisa.