Martapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menegaskan komitmen mengendalikan inflasi daerah dengan fokus pada menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan bahan pokok.

Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 di Aula Barakat Martapura, Selasa.

"Tingkat inflasi tahunan naik menjadi 4,76 persen pada tahun 2026 dari 3,55 persen pada Januari 2026, mencapai level tertinggi sejak Maret 2023 sehingga kenaikan itu harus mampu kita hadapi bersama," ucapnya.

Ditegaskan Said, meski Kabupaten Banjar daerah non-Indeks Harga Konsumen (IHK), upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara optimal, terutama penguatan ketersediaan pasokan, efisiensi rantai distribusi, serta pencegahan gejolak harga.

"Sebagai daerah non-IHK, kita harus fokus pada pengendalian pasokan dan distribusi, terutama menjelang dan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional agar tidak terjadi lonjakan harga," tegasnya.

Baca juga: Pemkab Banjar rumuskan solusi konkret atasi persoalan daerah 2027

Wabup mengapresiasi langkah konkret TPID Kabupaten Banjar menjaga stabilitas harga di daerah melalui berbagai upaya mulai pemantauan harga dan stok bahan pokok, rapat teknis TPID, hingga menjaga kelancaran pasokan bahan pangan.

Selain itu, TPID juga melaksanakan operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor, serta memberi bantuan transportasi dari APBD untuk mendukung distribusi barang.

Baca juga: Wabup Banjar dorong ASN miliki pola pikir "siap melayani" bukan "minta dilayani"

"Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan dengan harga yang relatif terjangkau," katanya.

 

 



Pewarta: Yose Rizal
Editor : Sukarli

COPYRIGHT © ANTARA 2026