Banjarmasin (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK temui dan terima aksi massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel di ruang paripurna "Rumah Banjar" di Banjarmasin,. Jumat sore.
Aksi massa yang mengatasnamakan Aliansi BEM se-Kalsel itu menyampaikan aspirasi antara lain terkait persoalan penegakan hukum dan masalah pertambangan batu bara di Kotabaru, kabupaten paling timur provinsi setempat.
Sebelum masuk ke ruang paripurna DPRD Kalsel tersebut, di depan "Rumah Banjar" beberapa orang pengunjukrasa berorasi secara bergantian. Mendampingi Ketua tersebut Wakil Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD setempat, Habib Hamid Bahasyim dan anggota dewan provinsi itu Ahmad Sarwani.
Selain itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalsel Irjen Irjen. Pol. Rosyanto Yudha Hermawan beserta jajaran untuk melakukan pengamanan Rumah Banjar dari aksi pengunjukrasa.
Sesudah berdialog di halaman gedung, perwakilan mahasiswa kemudian disilakan masuk ke ruang paripurna Rumah Banjar menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan DPRD Kalsel.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.Beberapa tuntutan itu antara lain meminta Kapolri melakukan evaluasi terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia serta mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap institusi kepolisian.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti persoalan perizinan nelayan di wilayah Kotabaru yang dinilai masih berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat pesisir dalam menjalankan aktivitas melaut.
Mereka meminta adanya evaluasi terhadap regulasi yang ada agar lebih memudahkan nelayan.
Mahasiswa juga meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum menghentikan aktivitas tambang ilegal serta memberantas praktik mafia tanah dan pencemaran lingkungan yang dinilai merugikan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Supian HK mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa dan dia sebut apa yang mahasiswa sampaikan sejalan dengan perhatian DPRD Kalsel terhadap berbagai persoalan di daerah.
“Gayung bersambut, kami di DPRD Kalsel juga memiliki perhatian terhadap persoalan tersebut. Kami akan mempertimbangkan pembentukan pansus atau satgas khusus untuk menindaklanjuti persoalan mafia tanah dan pertambangan ilegal,” ujarnya.
Pada kesempatan itu pula, Ketua DPRD Kalsel menerima serta menandatangani seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Politikus senior Partai Golkar itu menyatakan aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan melalui dialog kepada DPR RI di Senayan sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dari daerah.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
