Kotabaru, Kalsel (ANTARA) - Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan H Muhammad Rusli menghadiri pertemuan dan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 di Banjarmasin.
Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya optimalisasi peran badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai motor penggerak kemandirian fiskal daerah.
“BUMD perlu dikelola secara profesional, akuntabel, dan berintegritas agar mampu menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” ujarnya di Banjarmasin, Jumat (20/2/2026).
Ia menyoroti perlunya penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), peningkatan kinerja, serta transparansi dalam pengelolaan BUMD.
Menurutnya, keberadaan BUMD tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Dia juga mendorong agar sinergi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD terus ditingkatkan guna memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Hasil kunjungan kerja reses ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat sebagai bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD dan penguatan struktur keuangan daerah.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola BUMD agar semakin sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen mendorong BUMD agar lebih transparan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Agenda yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pewarta: Ahmad Nurahsin QEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
