Banjarbaru (ANTARA) - Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menjaga kualitas pelaksanaan program belanja di tengah percepatan realisasi belanja menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025.
Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan Akhmad Fydayeen di Banjarmasin, Senin, menegaskan percepatan serapan anggaran memang menjadi target penting di akhir tahun, namun kualitas, ketepatan, dan kepatuhan terhadap regulasi harus tetap menjadi prioritas utama.
Baca juga: Inspektorat Kalsel ingatkan kepatuhan penyelenggara negara laporkan LHKPN
“Kami memahami urgensi percepatan realisasi di akhir tahun. Namun, kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas dan akuntabilitas," tutur Fydayeen.
Fydayeen menegaskan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memenuhi asas efektif, efisien, dan ekonomis (3E) sebagai kunci keberhasilan pembangunan yang bertanggung jawab.
Fydayeen menjelaskan kembali makna dari asas 3E yang menjadi pedoman pengawasan internal.
Efektif berarti tepat sasaran, yakni belanja harus mencapai manfaat sebagaimana direncanakan dalam RPJMD.
Efisien memiliki arti tepat cara, terutama dalam pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan dengan prosedur terbaik dan ringkas, sedangkan ekonomis menekankan tepat nilai, yaitu pengeluaran dilakukan secara wajar sesuai harga pasar untuk mencegah pemborosan.
Baca juga: Inspektorat minta pimpinan SKPD optimalisasi pengendalian gratifikasi
Ia juga menyoroti kecenderungan munculnya proyek kilat (rush project) pada penghujung tahun anggaran yang berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan sekaligus meningkatkan risiko ketidakpatuhan administrasi.
“Inspektorat akan memperketat pengawasan terhadap kegiatan berisiko tinggi di bulan-bulan akhir. Kami meminta pimpinan SKPD memastikan dokumentasi keuangan dan fisik berjalan simultan. Jangan sampai kegiatan selesai terburu-buru secara fisik tetapi menyisakan masalah administrasi,” ujarnya.
Fydayeen menambahkan bahwa penerapan prinsip 3E disertai disiplin administratif akan membantu Pemprov Kalsel menutup Tahun Anggaran 2025 dengan capaian realisasi yang optimal serta kualitas kinerja yang tetap terjaga.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimistis pembangunan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banua.
Baca juga: Inspektorat Kalsel implementasikan pengawasan internal berbasis risiko
